TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo - Mahfud Md atau TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, membantah anggapan bahwa Ganjar meminta Prabowo Subianto membuka data pertahanan secara gamblang. Dia menyatakan yang diminta oleh Ganjar adalah data yang bisa diakses semua orang dan bukan bagian dari rahasia pertahanan.

Andi menyatakan bahwa Ganjar meminta agar Prabowo membuka data Minimum Essential Force (MEF) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dia menyatakan kedua data itu bisa diakses semua orang di laman Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) dan Kementrian Keuangan.

“Misalnya tentang MEF september 2023, kami menemukan di LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) Menkopolhukam. Masuk di Deputi Empat langsung muncul data tentang MEF, RKA dan seterusnya. Di Kementerian Keuangan kami menemukan. Jadi sebagai besar data indeksnya ya data global,” kata Andi kepada awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 8 Januari 2024.

Andi sebut tak ada data rahasia di Indonesia

Selain itu, Andi Widjajanto menyebut data di Indonesia tidak ada yang bersifat rahasia. Klasifikasinya adalah informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publik.

“Pada dasarnya semua informasi itu terbuka untuk publik kecuali yang dikecualikan, itu di UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata bekas Gubernur Lemhanas itu.

Andi mengatakan dalam UU tersebut diatur soal klasifikasi data yang bersifat teknis, taktis, dan sensitif.

“(Data) sensitif tentang kemampuan pertahanan kita tutup. Pada saat kami mencari data, kami tidak ngulik kok data rahasia tersebut. Tidak ada satu pun dokumen rahasia yang kami pakai,” kata Andi.

Meski demikian, data-data yang dikecualikan untuk terbuka itu menurut Andi sebagian besar terbuka untuk diakses publik.

“Kalau rumus kerahasian itu kira-kira, 95 persen data itu terbuka untuk publik, 4 persen data kita kecualikan, 1 persen data hanya tuhan yg tahu. Empat persen data itu pun diartikan begini, dia ditutup sampai batas waktu tertentu. Misalnya datanya ditutup 30 tahun, dia terbuka setelah 30 tahun. Atau data itu tertutup tapi hanya boleh diintip sebagian orang,” kata dia.

Selanjutnya, Ganjar pertanyakan kinerja Prabowo dalam debat capres

Ganjar Pranowo menyinggung kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam debat capres Ahad malam kemarin. Ganjar menyoroti soal tidak terpenuhinya MEF dalam empat tahun kepemimpinannya di Kementerian Pertahanan.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyatakan Prabowo tidak mampu menyelesaikan 100 persen target yang diberikan pemerintahan Presiden Jokowi untuk memenuhi MEF. Dia pun menyatakan optimis target tersebut akan tercapai pada tahun ini, tahun terakhir pemerintahan Jokowi dan masa jabatan Prabowo sebagai Menhan.

"Minimum Essential Force di 2024 tidak tercapai karena sekarang hanya 65,49% dari target program," kata Ganjar dalam debat.

Prabowo sempat menyatakan data yang disebutkan Ganjar salah. Dia pun menyatakan siap berdiskusi dengan Ganjar di lain waktu untuk membuka data tersebut. Akan tetapi Ganjar mendesak agar Prabowo membuka data saat itu juga. Prabowo pun berkelit bahwa waktu yang disediakan tak cukup untuknya membeberkan data itu.

Ganjar disebut tak paham pertahanan

Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka atau TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, pun menanggapi permintaan Ganjar Pranowo untuk membuka data tersebut. Nusron menyebut Ganjar tak mengerti tentang strategi pertahanan.

"Inilah bedanya Pak Prabowo negarawan yang paham dan tahu konsep dan strategi pertahanan dengan mas Ganjar yang lagi pusing karena surveinya lagi turun," kata Nusron.