TEMPO.CO, Jakarta - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah mengatakan vonis bebas yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sudah selaras dengan rasa keadilan publik. Haris dan Fatia didakwa atas pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

“Kalau para hakim memahami dengan baik prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi, harusnya Fatia dan Haris memang dibebaskan dari segala tuduhan tanpa syarat,” kata dia melalui sambungan telepon, Senin, 8 Januari 2023.

Kendati demikian, Herdiansyah mengatakan persoalan Fatia dan Haris hingga ke persidangan terletak pada perspektif atau cara pandang pejabat publik dan aparat penegak hukum. “Ini kepolisian dan kejaksaan. Karena kalau mereka paham, harusnya kasus ini ditolak sejak awal,” ujarnya.

Ia mengatakan, putusan bebas Fatia dan Haris bukanlah hadiah dari hakim, melainkan jerih payah perjuangan panjang serta solidaritas dari kelompok masyarakat sipil dan pegiat HAM. “Sebab tak ada keadilan yang turun begitu saja dari langit, tapi dari hasil perjuangan,” kata Herdiansyah.

Sebelumnya, Penggiat HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dinyatakan bebas dari dakwaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Vonis diberikan dalam sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sidang yang dipimpin hakim ketua Cokorda Gede Arthana menilai Fatia dan Haris tak terbukti bersalah. Sesuai pasal maka terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan. Fatia dan Haris juga dipulihkan hak kedudukan harkat dan martabatnya.

Haris Azhar sebelumnya dituntut oleh jaksa penuntut umum 4 tahun penjara dan Fatia 3 tahun 6 bulan. Haris adalah pendiri Yayasan Lokataru, sedangkan Fatia koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Keduanya dilaporkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan atas konten YouTube Haris Azhar berjudul "ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA!!JENDERAL BIN JUGA ADA”. Konten berasal dari diskusi siniar oleh Haris-Fatia membahas laporan berjudul ‘Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya’.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Singgung soal Luas Kepemilkan Lahan, Prabowo Subianto: Itu Pun Salah