TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda sidang putusan terhadap eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo pada Kamis, 4 Januari 2024.

Hakim Ketua Suparman Nyompa mengatakan, majelis hakim belum bisa memutuskan vonis terhadap Rafael Alun karena kendala materi yang sangat luas.

"Sidang kami tunda, karena materi yang luas dan hanya kurun waktu dua hari, jadi belum bisa kita putuskan hari ini," kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada Kamis, 4 Januari 2023.

Majelis Hakim menunda sidang Rafael Alun hingga tiga hari kedepan, yaitu pada Senin, 8 Januari 2023.

"Sidang putusan akan kita gelar pada Senin, 8 Januari 2024, kepada terdakwa silakan kembali ke tahanan," kata Suparman Nyompa.

Sebelumnya, Sidang Putusan Rafael Alun dijadwalkan pada Pukul 10.00 WIB, Kamis, 4 Januari 2024. Setelah sempat menunggu enam jam, sidang akhirnya diputuskan ditunda.

Dalam sidang sebelumnya, Jaksa menuntut Rafael Alun dengan hukuman 14 tahun penjara. Rafel juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar dan uang pengganti ke negara senilai Rp 18,9 miliar.

Jaksa KPK menilai Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang seperti dalam dakwaan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta pidana denda Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan penjara," kata Jaksa saat membacakan amar tuntutannya, Senin 11 Desember 2023.

Jaksa meminta, jika denda tidak dibayar, maka Rafael harus menjalani hukuman tambahan selama 6 bulan penjara, dan apabila uang pengganti sebesar Rp18,9 miliar tidak dibayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk memenuhinya.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun," kata Jaksa.

Jaksa menyatakan sejumlah alasan yang memberatkan Rafael Alun. Di antaranya adalah karena pria yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Selatan itu dinilai tak mendukung pemberantasan korupsi, tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara berbelit-belit dalam persidangan.

"Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membetantas tindak pidana korupsi, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan," kata Jaksa.

Pilihan Editor: Terdakwa Korupsi Basarnas: Uang Dana Komando untuk Terima Kasih, Bukan Ngatur Proyek