KPK Jalankan 3 Program Cegah Korupsi di Pemilu 2024

Reporter

Bagus Pribadi

Editor

Amirullah

Minggu, 31 Desember 2023 14:38 WIB

Pimpinan KPK Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Alexander Marwata berfoto bersama dengan Band musik Padi Reborn Andi Fadly Arifuddin (vokal), Yoyo (drum), Rindra Risyanto Noor (bass), Piyu (lead gitar) dan Ari Tri Sosianto (rhytam gitar), seusai tampil memeriahkan acara penutupan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta, 13 Desember 2023. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan ikut andil dalam pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya dalam tugas pencegahan tindak pidana korupsi. Hal itu disampaikan Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango saat mengikuti Rapat Konsolidasi Nasional 2023 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu, 30 Desember 2023.

“Untuk mencegah tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pemilu, KPK telah menyiapkan tiga program, yaitu melalui Politik Cerdas Berintegritas (PCB), kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’, dan aplikasi JAGA Pemilu,” kata Nawawi melalui keterangannya, Ahad, 31 Desember 2023.

Nawawi menjelaskan, untuk program PCB ada tiga rangkaian yang harus dijalankan, yakni penandatanganan deklarasi antikorupsi partai politik (Executive Briefing), pemberian materi integritas dan dana kampanye dari KPU, serta pemberian materi E-Learning politik dengan pengurus partai politik sebagai pesertanya.

“Untuk ‘Hajar Serangan Fajar’ di berbagai daerah adalah sebagai upaya mendukung kampanye anti-politik uang. Kampanye ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat agar menolak segala bentuk suap menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Selanjutnya, di Pemilu 2024, KPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu. Aplikasi itu, kata Nawawi, sebagai tempat masyarakat menyampaikan segala hal yang mereka lihat yang merupakan penyimpangan atau kecurangan di pelaksanaan pemilu.

Advertising
Advertising

“Tiga program ini sudah kami jalankan bersamaan sejak terbentuknya KPU pemilu 2024, beserta dengan tahapan-tahapan kegiatan pemilu sampai pada hari ini dan lima hari ke depan. Kami ada bersama-sama KPU dan menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu tahun depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi yang paling rumit di dunia.

"Pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi, dianggap sebagai pemilu yang paling rumit di dunia," kata Hasyim dikutip dari Antara.

Hasyim menjelaskan durasi pemungutan suara pemilu di Indonesia juga yang paling singkat di dunia karena hanya dilakukan selama enam jam atau mulai pukul 07.00 hingga 13.00. Dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri, KPU juga sudah mengarahkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara.

Pilihan Editor: TNI akan Beri Sanksi Prajurit Terduga Pelaku Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

7 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

8 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

9 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

10 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

13 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

15 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

16 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

18 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

18 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

20 jam lalu

Kejati Aceh Periksa Ketua BRA Suhendri sebagai Saksi Korupsi Anggaran Budi Daya Ikan Kakap Rp 15 Miliar

Kejati Aceh memeriksa Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Suhendri perihal dugaan korupsi penyimpangan dan pengadaan budi daya ikan kakap.

Baca Selengkapnya