Smelter PT GNI Kembali Terbakar, DPR: Pemerintah Harus Tegas

Jumat, 29 Desember 2023 12:04 WIB

Sejumlah aparat menjaga keamanan di kawasan PT GNI pascabentrok, Selasa (17/1/2023). ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng

TEMPO.CO, Jakarta - Pabrik pengolahan nikel milik PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) kembali terbakar pada Kamis, 28 Desember 2023. Peristiwa itu merupakan kejadian kesekian kalinya yang menimpa perusahaan asal Cina tersebut.

Menanggapi itu, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertindak tegas kepada perusahaan itu. Tindakan berupa pencabutan izin operasional.

Mulyanto menyebut PT GNI terbukti tidak mampu meningkatkan standar keamanan dan keselamatan kerja. Padahal tepat setahun lalu musibah kebakaran terjadi di smelter milik perusahaan Cina ini. "Ledakan smelter PT GNI terjadi lagi. Ini membuktikan bahwa manajemen PT GNI tidak mampu menjalankan operasional pabrik sesuai ketentuan. Karena itu Menteri Perindustrian wajib memberi sanksi pencabutan izin operasional PT GNI," kata Mulyanto melalui keterangan resminya, Jumat 29 Desember 2023.

Apalagi, kata Mulyanto, rangkaian kecelakaan di smelter milik perusahaan Cina ini relatif sering terjadi. Belum genap sepekan, kecelakaan kerja terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Peristiwa itu menewaskan 19 orang diantaranya 8 orang TKA Cina dan 11 orang pekerja Indonesia.

Untuk itu, politikus PKS itu meminta pemerintah melakukan audit mendalam terhadap operasi smelter ini yang sering menelan korban jiwa. "Ini sudah genting dan darurat untuk segera diaudit total menyeluruh. Smelter ini bisa menjadi mesin pembunuh pekerja kita," tegas Mulyanto.

Advertising
Advertising

Ia minta seluruh smelter harus dihentikan sementara operasinya sampai benar-benar diyakini andal dan aman bagi para pekerja. "Pemerintah jangan lembek menghadapi industri smelter ini. Jangan sungkan apalagi takut mengambil tindakan terkait dengan program primadona pemerintah yakni hilirisasi nikel," katanya.

Sebelumnya, sebuah video kebakaran PT GNI sempat viral di media sosial X. Dalam video tersebut terlihat sejumlah pekerja pabrik smelter berusaha memadamkan kobaran api yang membakar smelter dengan pasir yang diangkut excavator. Kobaran api dilaporkan berawal dari percikan las di salah satu area sekitar pabrik. Berdasarkan laporan pihak kepolisian, belum ditemukan korban jiwa dalam kebakaran itu.

Pilihan Editor: Smelter Nikel Meledak, Kementerian Ketenagakerjaan Usul Revisi UU K3

Berita terkait

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

4 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

7 jam lalu

Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 11 Mei 2024 diawali oleh tanggapan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun soal perdagangan antara Indonesia-Israel

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

19 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

23 jam lalu

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

1 hari lalu

Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Ini Tanggapan Stafsus ESDM

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan keuntungan nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia selama ini lebih banyak tersalur ke Cina.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

1 hari lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya