TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah agar menetapkan peristiwa ledakan tungku smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah, sebagai bencana nasional.

Koalisi yang terdiri dari TrendAsia, YLBHI, PBHI, dan KontraS itu menyebut kejadian yang terjadi di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), pada Ahad 24 Desember 2023 itu merupakan kejadian berulang. Sehingga butuh penanganan serius dari pemerintah.

"Kami sangat prihatin atas kecelakaan maut yang terus berulang terjadi di kawasan IMIP. Untuk kesekian kalinya peristiwa semacam ini terjadi di kawasan IMIP Morowali," kata Edy Kurniawan, dari YLBHI, melalui keterangan resminya, Ahad.

Edy mengatakan, peristiwa yang terus berulang menandakan perusahaan-perusahaan di IMIP tidak pernah serius memperbaiki keadaan dan kondisi kerja di kawasan industri dan menciptakan keselamatan bagi pekerja.

"Karena tidak adanya tindakan tegas kepada perusahaan, bahkan terkesan pemerintah dalam hal ini BKPM, Kemenaker, dan aparat penegak hukum melakukan pembiaran (by omission) terhadap operasi perusahaan yang membahayakan warga negara (pekerja)," kata Edy.

Menurut Edy, hilirisasi Nikel yang dibangga-banggakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanyalah omong-kosong. Demi mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah rela membiarkan warganya dalam keadaan bahaya.

"Karenanya, peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang serius, dan kami berharap keberanian Komnas HAM untuk menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai pelanggaran HAM,” kata Edy.

Sementara itu, Juru Kampanye Trend Asia, Arko Tarigan menyebut, lembaganya telah mencatat sedikitnya ada 53 pekerja smelter meninggal dunia sepanjang 2015-2022. Sementara berdasar data Januari-September 2023 menunjukkan 19 kejadian kecelakaan di smelter nikel telah merenggut korban jiwa 16 orang dan 37 orang terluka.

"Pemerintah selalu mengumbar bahwa ini adalah proyek strategis nasional yang seakan-akan menjadi prioritas perlindungan namun itu hanya melindungi pemilik modal. Kejadian ini harusnya menjadi bencana nasional dimana pemerintah harus memprioritaskan penyelesaiannya," kata Arko.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, juga meminta Pemerintah menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal Cina di Indonesia.

Menurut Mulyanto, setelah moratorium dilakukan, maka Pemerintah dapat mengaudit semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa.

"Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu," kata Mulyanto.

Jangan-jangan, kata Mulyanto, barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

Diberitakan sebelumnya, tungku smelter pabrik pengolahan atau smelter nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), meledak pada Ahad pagi, 24 Desember 2023, sekitar pukul 05.30 WITA.

Akibat kejadian itu 13 pekerja dinyatakan meninggal dan 46 lainnya mengalami luka-luka. Di antara korban meninggal itu juga ada tenaga kerja asing.

Pilihan Editor: Jokowi: Perizinan Usaha Harus Pertimbangan Risiko Bencana