TEMPO.CO, Solo - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam ajang debat cawapres pada Jumat malam, 22 Desember 2023, sempat menyinggung tentang anggaran dari pusat untuk sejumlah pembangunan di Kota Solo. Pasangan Capres Prabowo Subianto itu mengklaim anggaran yang digelontorkan untuk Kota Solo itu sebelum dirinya menjadi Wali Kota, lebih besar daripada saat ini.

Pernyataan Gibran saat debat cawapres tersebut mendapat respons dari Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo yang juga Wali Kota Solo Periode 2012-2021, FX Hadi Rudyatmo. Ia dengan tegas menepis yang dikatakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Menurut Rudy, sapaan akrabnya, anggaran pembangunan yang digelontorkan ke Solo justru lebih banyak di era kepemimpinan Gibran saat ini. “Woh lha ya pada saat saya ya enggak (anggaran), lebih besar Mas Gibran-lah, Ya karena anak presiden," ucap Rudy ketika ditemui wartawan di kediamannya di Pucang Sawit, Jebres, Solo, tadi malam.

FX Hadi Rudyatmo mengaku semasa menjabat Wali Kota Solo dulu cukup sulit untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Saat itu pihaknya harus terjun langsung untuk memperoleh anggaran pembangunan.

“Saya cari sendiri (anggaran) flyover Manahan, flyover Purwosari kita cari sendiri dengan dadar perencanaan yang ada aturannya tentang perlintasan sebidang yang harus ditutup, dan itu 4 tahun. Enggak langsung mengucur,” ungkapnya.

Untuk bisa mendapatkan anggaran, Rudy menyatakan harus mampu meyakinkan bahwa di situ ada persoalan non teknis yang bisa ia selesaikan.“Yang pertama harus menyakinkan, saya harus bisa melakukan kalau di situ ada non teknis harus bisa saya selesaikan tanpa adanya masalah," ungkap dia.

Rudy mengatakan harus meyakini bahwa pemerintah memiliki anggaran. Ia mencontohkan untuk program rehab rumah tak layak huni (RTLH) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo ke Kementerian PUPR.

"Kedua, pemerintah itu kita yakini punya anggaran, di Kementerian PUPR, sehingga rumah tidak layak huni dibangun Menteri PUPR itu hasil lobi-lobi yang waktu itu saya lakukan menjadi Wali Kota, di Kenteng, Semanggi itu semuanya dari apa yang kami lakukan, termasuk tanah 51 ribu dikuasai warga masyarakat kita berikan,” tuturnya.

Rudy mengaku mengantarkan secara langsung Sekretaris Daerah (Sekda) dan kepala dinas setiap mencari anggaran untuk proyek pembangunan. “Lobi-lobi dari pemerintah itu pasti Wali Kota ikut. Hla iki (ini) kan enggak, langsung datang sendiri. Ini kan yang menjadi kecemburuan kota atau kabupaten yang lain yang dimaksud oleh Gus Imin, tipsnya bagaimana,” katanya.

Rudy menyebut rencana pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed sudah ada di eranya. Namun ia memilih untuk Wali Kota selanjutnya yang melakukan groundbreaking. “Namun kalau perlu saya sampaikan, bahwa pembangunan masjid (Sheikh Zayed) itu saya masih jadi Wali Kota itu sebelum selesai oelatakan batu pertama, namun saya minta untuk wali kota yang baru saja,” kata Rudy.

Selain Masjid Raya Sheikh Zayed, Rudy mengungkapkan bahwa pembangunan rel layang dan viaduk gilingan sudah diajukan dirinya sebelum Gibran menjabat Wali Kota.

Mengenai Gibran yang menyebut ihwal rekolasi di bantaran sungai dan rel kereta, Rudy mempertanyakan hal itu. Ia mengaku tidak tahu-menahu kapan Gibran melakukan lobi. “Kalau bantaran-bantaran sungai memang kita selesaikan dari awal. Ya selama ini fraksi yang membantu menyelesaikan. Lobi kalau ada apa-apa lari ke saya, saya ke fraksi biar tidak asal digusur saja tapi diberi solusi yang manusiawi,” kata politikus PDIP itu.

Rudy mengaku tidak mempersoalkan beberapa proyek di Solo yang sudah direncanakan di eranya diklaim oleh Gibran saat debat cawapres tersebut. "Kalau saya enggak persoalan mau diklaim atau apa, biar rakyat yang menilai,” ucapnya.

Pilihan Editor: Ekonom Kritik Respons Gibran Soal Solo Banjir Proyek: Semakin Mencerminkan Ketidakadilan