TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Ganjar-Mahfud sepakat dengan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Namun, dia mengatakan pihaknya memiliki perbedaan strategi dengan pasangan yang disokong oleh keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu.

Hasto mengatakan pihaknya sepakat dengan Prabowo-Gibran tentang IKN sebagai perubahan paradigma. Dia mengakatan pemindahan ibukota itu mengikuti cara pandang geopolitik. "Nanti kawasan Selat Lombok, Makassar sampai ke Pasifik menjadi pintu gerbang kemajuan," ucapnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Desember 2023.

Meski begitu, dia mengatakan pihaknya memiliki perbedaan strategi implementasi dengan pasangan yang disokong keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu. dia mengatakan, Mahfud mengkritisi tanah-tanah di IKN yang sudah dikuasai oleh segelintir orang.

Tak hanya itu, dia mengatakan Ganjar-Mahfud memiliki perbedaan strategi untuk mendorong investasi. Investasi, menurutnya, tidak dijalankan dengan mengorbankan kedaulatan. "Tapi dengan konsepsi yang menyeluruh dan terintegrasi tentang arah pembangunan masa depan yang dimulau dari laut," ujarnya.

Hasto mengklaim, penekanan kepada aspek maritim menjadi keunggulan Ganjar-Mahfud. Hal itu, menurutnya, tidak disinggung oleh Prabowo-Gibran. "Pak Prabowo dan Gibran lebih berfokus pada daratan," ucapnya.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md menanggapi soal pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak 100 persen menggunakan APBN. Gibran menyebut hanya 20 persen dari APBN dan sisanya dari investor swasta dan luar negeri.

“Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi saya tergelitik untuk anggaran IKN itu hanya 20 persen dari APBN dan sisanya dari investor,” kata Mahfud Md dalam acara debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada Jumat, 22 Desember 2023.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang dia baca dan ketahui, belum ada satu investor pun yang masuk ke IKN. “Coba kalo anda sebutkan dua, atau satu investor mana yang sudah masuk kesana,” kata Mahfud Md. “Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini.”

Meski begitu, Mahfud Md setuju bahwa salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu harus dialnjutkan untuk mengundang investor. “IKN harus diteriskan tapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang yang udah jadi itu dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan dari Pak Presiden Jokowi ini bisa dilanjutkan,” kata dia.

Pilihan Editor: Menpan RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Dapat Tunjangan Anak