Jawaban Prabowo Soal HAM dan Putusan MK, Dosen Politik Unpad: Tidak Tegas, Strategi atau Blunder?

Senin, 18 Desember 2023 11:45 WIB

Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyeka keringat saat debat capres perdana di KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam debat capres cawapres perdana pada 12 Desember 2023, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dihadapkan pada pertanyaan tajam dari dua lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertanya terkait kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia. Ganjar mempertanyakan sikap Prabowo terhadap peristiwa-peristiwa sejarah, termasuk peristiwa 1965, penembakan misterius, Talangsari Lampung 1989, penghilangan paksa, dan peristiwa Wamena.

Prabowo pun menjawab dengan pernyataan bahwa dirinya sangat membela HAM. Ia juga menegaskan sudah berkali-kali menjawab isu ini, dan memberikan pesan bahwa masalah HAM jangan dipolitisasi.

"Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa, luar biasa, tapi sayang pada dua jawaban itu sama sekali tidak punya ketegasan," kata Ganjar menanggapi jawaban Prabowo.

Sementara itu, sebagai capres nomor urut 1, Anies mempertanyakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menemukan pelanggaran etik berat dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan inilah yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo.

Advertising
Advertising

“Intinya rakyat putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, enggak usah pilih kami,” kata Prabowo dalam debat capres.

Strategi atau Blunder?

Menanggapi hal tersebut, Dosen Ilmu Politik Unpad, Siti Witianti berpendapat bahwa Prabowo tidak tegas dalam menjawab pertanyaan kedua lawannya. Witianti mempertanyakan apakah jawaban Prabowo atas pertanyaan dua capres lainnya adalah strategi atau blunder.

“Terkait HAM dan Hukum terkait MKMK, Prabowo tidak menjawab dengan tegas pertanyaan dari Anies dan Ganjar. Ada dua kemungkinan, apakah itu strategi atau memang blunder dan tidak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut,” kata Witianti kepada Tempo.co melalui pesan singkat pada Kamis, 14 Desember 2023.

Kaitannya dengan Elektabilitas

Performa para capres dalam debat pertama ini bisa mengubah elektabilitas maisng-masing pasangan capres-cawapres. Menurut Witianti, ada kemungkinan akan terjadi sedikit pergeseran.

“AMIN yang tadinya selalu paling bawah akan meningkat elektabilitasnya jika melihat respon warganet di berbagai medsos. Banyak yang tadinya mendukung Prabowo beralih ke Anies Baswedan,” ujar Witianti.

Namun, Witianti mengingatkan bahwa hasil debat ini kemungkinan hanya akan memengaruhi para kelompok undecision atau orang-orang rasional yang belum mengambil keputusan. Kelompok ini adalah yang dapat dipengaruhi keputusannya oleh proses debat yang berlangsung.

Witianti menjelaskan, terdapat pula orang-orang yang termasuk dalam kategori swing voters. Menurutnya, mereka yang termasuk kategori tersebut memiliki karakter mudah terbawa arus dan mudah dimobilisasi serta dimanfaatkan oleh kandidat atau parpol, sehingga keputusan mereka masih belum pasti karena masih ada empat kegiatan debat capres-cawapres berikutnya.

Soal prediksi debat capres selanjutnya, Witianti berpendapat alurnya akan mirip dengan debat pertama.

“Debat capres berikutnya kemungkinan akan tetap sama, panggung dikuasai oleh Anies dan Ganjar yang memiliki retorika yang baik dan ketenangan dalam menanggapi serangan lawan. Namun akan beda hal jika Prabowo dalam debat capres berikutnya lebih siap dan lebih tenang,” kata dia.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | ANDIKA DWI | SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Kata Hasto Pernyataan Ndasmu Etik Prabowo Cermin Kekuasaan di Atas Segalanya

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

8 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

9 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

11 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

12 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

15 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

17 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Bikin Hakim Konstitusi Tak Independen

18 jam lalu

Ketua MKMK Sebut Revisi UU MK Bikin Hakim Konstitusi Tak Independen

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna mengatakan revisi UU MK bisa membuat hakim konstitusi tidak independen. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya