Usai Debat Capres KPK Lanjut Undang Capres-Cawapres Bahas Antikorupsi, 3 Calon Presiden Siap Hadir

Minggu, 17 Desember 2023 17:31 WIB

Logo KPK. Dok Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengundang tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) dalam sebuah forum untuk membahas isu anti korupsi. Ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron untuk mengawal komitmen para capres-cawapres terkait isu tersebut.

"Kita akan mengundang, kita akan bikin forum khusus untuk isu antikorupsi. Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis, 14 Desember 2023.

Sebelumnya, pimpinan KPK Nawawi Pomolango mengaku menyesal hadir dalam debat pertama capres di kantor KPU RI, Selasa, 12 Desember 2023. Menurutnya, ia merasa tidak mendapatkan gagasan yang jelas soal upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau (tiga capres)," kata Nawawi dalam peringatan Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Istora, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Desember 2023.

Akan digelar di pertengahan Januari 2024

Advertising
Advertising

Rencananya forum tersebut akan digelar di sekitar awal atau pertengahan Januari 2024. “Formatnya bukan dalam bentuk debat. Kami akan bikin momen bagaimana visi-misi mereka dalam perspektif untuk memberantas korupsi. Kami akan mengundang sekitar awal atau pertengahan Januari," ujar Gufron.

3 Capres Siap Hadiri Undangan KPK

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan dirinya siap hadir dalam forum KPK itu. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dirinya sejak dulu selalu menghadiri setiap undangan yang dikirimkan kepadanya, terlebih soal anti korupsi. Ia menjelaskan setiap pertemuannya dengan masyarakat di masa kampanye dan sosialisasi, isu anti korupsi menjadi salah satu prioritas.

"Kalau undangan untuk berbagi pandangan, berbagi gagasan, selama ini selalu siap, boleh dicek saja, ada undangan yang kita tidak datang? Apalagi yang mengundang KPK," kata Anies di Kota Bekasi pada Jumat, 15 Desember 2023.

Lebih lanjut, dirinya tidak mempermasalahkan jika forum KPK tersebut akan berupa debat. Menurutnya debat menjadi ajang bagi pasangan calon pemimpin beradu gagasan dalam berbagai permasalahan. "Dan kalau ada debat itu (pemberantasan korupsi) saya harap jadi kesempatan untuk masyarakat memberikan penilaian atas para calon terkait pemberantasan korupsi," kata Anies.

Pada saat debat perdana Capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 12 Desember lalu, Anies telah menyampaikan program-program anti korupsi yang diusungnya. Di antaranya adalah penghargaan untuk pihak yang berperan dalam membongkar perkara korupsi, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, hingga pembentukan lembaga integritas untuk mengawasi para pejabat.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto akan memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk adu gagasan terkait pemberantasan korupsi.

Sementara, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo pun menerima ajakan KPK untuk memaparkan visi-misi terkait pemberantasan korupsi pada awal atau pertengahan bulan Januari mendatang. Ganjar mengaku bahwa ia sudah menjalankan visi-misi memberantas korupsi saat dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Oh ya, kalau kita jelas, 10 tahun. Saya jadi gubernur, mboten korupsi (tidak korupsi), mboten ngapusi (tidak membohongi). Itu komitmen saya yang paling jelas," kata Ganjar saat ditemui awak media di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 14 Desember 2023.

Pilihan Editor: Debat Capres Cawapres Pertama Soal Pemberantasan Kporupsi, IM57+: Jangan Termakan Janji Manis Seperti Dulu

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

7 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

8 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

9 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

9 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

9 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

10 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

11 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

12 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya