Eks Penyelidik KPK Soroti Debat Capres Cawapres Soal Pemberantasan Korupsi, Siapa yang Lebih Paham Persoalan?

Reporter

Rabu, 13 Desember 2023 07:01 WIB

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan (kanan), calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) dan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Debat capres cawapres pertama dalam rangakian Pemilu 2024 telah dilakukan kemarin, Selasa,12 Desember 2023, pukul 19.00 hingga sekitar 22.00 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Debat capres cawapres pertama itu sesuai keputusan KPU untuk capres Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto meliputi tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga

Mantan Penyelidik KPK Aulia Postiera menyoroti penyampaian capres-cawapres khususnya mengenai tema pemberantasan korupsi. “Secara umum, Anies lebih memahami persoalan dibandingkan Ganjar dan Prabowo,” katanya kepada Tempo.co, Rabu, 13 Desember 2023.

Aulia melihat capres nomor urut 1 Anies Baswedan bisa menjelaskan dengan runtut mengenai tiga hal penting dalam pemberantasan korupsi, bagaimana koruptor itu harus dijerakan dengan pemiskinan dengan RUU perampasan aset, KPK harus dikuatkan dengan merevisi UU KPK dan memilih Pimpinan KPK yang memiliki standar etik tinggi.

“Hal yang terpenting, Anies menerangkan bahwa kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah pelibatan aktif masyarakat dalam memberantas korupsi,” kata aktivis antikurpsi itu.

Advertising
Advertising

“Anies memakai kata gerakan anti korupsi. Memang begitulah seharusnya pemberantasan korupsi dilakukan. Pemerintah tidak akan mampu memberantas korupsi sendirian dengan pendekatan top-down, karena korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan dan kewenangan,” kata dia.

Pada debat capres semalam, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendapatkan pertanyaan soal pemberantasan korupsi, sementara Anies dan Prabowo memberikan respons.

Ganjar menyampaikan mengenai pemiskinan koruptor, pemidanaan di Nusakambangan, meritokrasi, budaya setoran kepada atas dan keteladanan integritas dari atasan kepada bawahan. “Masih terlalu mengambang, belum sepenuhnya menjawab dan dapat mengatasi akar permasalahan korupsi di negara kita,” ujarnya.

Aulia kemudian menjelaskan kondisi korupsi Indonesia saat ini bena-benar di titik yang berbahaya. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 adalah 34 (skala 1-100), terjun 4 poin dari 2021.

“Di tahun ini saja terdapat dua hakim agung, dua menteri, satu wakil menteri, hingga seorang Ketua KPK yang menjadi tersangka korupsi,” katanya, menegaskan.

Kemudian ia menyoroti lemahnya KPK karena direvisinya UU KPK tahun 2019 dan ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka korupsi. “Dari sisi kuantitas dan kualitas perkara yang ditangani terdapat tren yang meningkat dalam sisi kerugian negara,” ujarnya. “Seharusnya, tawaran solusi yang diberikan lebih sistemik dan komprehensif,” katanya, menambahkan.

Aulia pun menyoroti pernyataan-pernyataan capres nomor urut 2, Prabowo. “Sementara itu, Prabowo hanya bermain dengam jargon-jargon memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga pengawasan. Tidak ada program konkret yang dapat dijadikan pegangan jika ia terpilih sebagai Presiden,” katanya.

“Diksi 'memperkuat' itu begitu abstrak. Butuh langkah konkret untuk membenahi masalah korupsi yang semakin parah di negara kita,” ujar Aulia.

Pilihan Editor: Catatan Abraham Samad, BW dan Novel Baswedan untuk Debat Capres Cawapres Tema Pemberantasan Korupsi

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

30 menit lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

4 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

4 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

4 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

5 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

6 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

7 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

7 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya