Sekretaris Daerah Buru Selatan Jadi Tersangka Korupsi

Reporter

Editor

Selasa, 9 Juni 2009 10:23 WIB

TEMPO Interaktif, Ambon: Kejaksaan Negeri Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, menetapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan, Hakim Fatsey, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus 2006. Korupsi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Buru ini, merugikan negara Rp 1,2 miliar lebih.

“Tim jaksa saat ini lagi mengumpulkan bukti-bukti untuk menahan tersangka,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Namlea Agus Waluyo, kepada Tempo, Selasa (9/6).

Fatsey diduga melakukan korupsi ketika dia menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buru. Kasus ini terungkap pada 3 Juni tahun lalu, ketika Kejaksaan Negeri Namlea dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku, melakukan audit mendadak di kantor tersebut.

Auditor menemukan adanya dugaan korupsi dari dana Dana Alokasi Khusus 2006 sebesar Rp 6,1 miliar. Uang ini digunakan untuk pengadaan mobeler di 31 Selokah Dasar di daerah penghasil Minyak Kayu Putih tersebut. Usman Banda, Bendahara Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Buru, kala itu dijadikan tersangka.

Kasusnya pun bergulir ke pengadilan. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Ambon, memvonis Usman Banda, dengan hukuman empat tahun penjara, karena secara bersama-sama melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 1,2 miliar lebih. Dari pengakuan Usman Banda dalam persidangan, Hakim Fatsey, menerima Rp 1,1 miliar lebih untuk membeli dua unit mobil.

Advertising
Advertising

Dari putusan pengadilan itulah, Kejaksaan Negeri Namlea, menetapkan Hakim Fatsey sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi DAK 2006 sebesar Rp 6,1 miliar lebih, yang merugikan Negara sebesar Rp 1,223 miliar. Jaksa menetapkan Fatsey sebagai tersangka sejak 16 April lalu

MOCHTAR TOUWE

Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

12 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan

Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.

Baca Selengkapnya

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

9 Desember 2023

Hari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi

Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.

Baca Selengkapnya