INFO NASIONAL - Akses internet di wilayah perbatasan masih menjadi tantangan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Topografi wilayah yang sulit dan jumlah penduduk sedikit masih menjadi kendala dalam percepatan aksebilitas digital di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Percepatan penyediaan infrastruktur digital untuk memenuhi kebutuhan internet di kawasan 3T menjadi syarat utama pencapai akses internet. Ketersediaan infrastruktur digital di wilayah perbatasan tidak hanya terkait ekonomi dan budaya, tapi juga kedaulatan negara.

Tim Info Tempo menyambangi Pos-pos TNI di Perbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini. Di Papua, Pos TNI di Somografi, Distrik Web, Kabupaten Keerom, Papua, harus berbagi dengan masyarakat sekitar mengakses internet. Komandan pos baru bisa berkoordinasi dengan atasannya pada malam hari ketika masyarakat sudah kembali ke rumah.

Sedangkan Pos TNI Long Mabin di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, hanya dapat memanfaatkan akses internet di pos yang dibangun provider swasta. Sedangkan dua pos yang berjarak sekitar 20-25 kilometer dari pos komando, Tanjung Karang dan Lembudut, tidak terjangkau jaringan internet. Pasukan TNI harus berjalan sekitar satu jam ke kampung terdekat untuk mendapatkan akses internet.

Kondisi serupa juga dialami pasukan TNI yang bertugas di Pos Temajuk dan Pos Sungai Bening, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pasukan yang bertugas mengandalkan kupon atau voucher yang dibeli dari badan usaha milik desa (bumdes) untuk mengakses internet. Meski dengan keterbasan, pasukan TNI yang bertugas di tapal batas negeri tetap semangat dengan siaga penuh. Mereka setiap dan loyal menjalanlan tugas negara untuk menjaga kedaulatan negara.(*)