TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan tidak akan melanjutkan lumbung pangan atau food estate yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi sebagai upaya ketahanan pangan.

"Sudah pasti tidak akan dilanjutkan (food estate)," katanya usai bedah visi dan misi capres dan cawapres RI 2024 yang diselenggarkan BEM Universitas Andalas, Senin, 4 Desember 2023.

Sebelumnya, cawapres dari Koalisi Perubahan itu menganggap bahwa proyek lumbung pangan atau food estate tidak bisa jadi solusi untuk menurunkan harga beras yang terus melambung tinggi. Menurut Cak Imin, pemerintah harusnya meningkatkan produktivitas lahan pertanian milik rakyat.

"Kita harus bergeser ya, produktivitas pangan ini benar-benar harus digerakkan secara masif, bukan melalui food estate," kata Ketua Umum PKB saat ditemui di Hotel Bidakara, Rabu, 27 September 2023.

Cak Imin mengklaim bahwa proyek food estate juga sudah dihentikan. "Sudah berhenti. Makanya ada switch(pengalihan). Switch-nya adalah gunakan lahan-lahan rakyat, intensifikasi, dimanage sebagai perusahaan raksasa negara," kata dia.

Senada dengan Cak Imin, Anies Baswedan mengunkapkan hal yang sama. Anies lebih memilih sistem contract farming ketimbang food estate yang kini dikembangkan pemerintah Jokowi. Ia mengatakan, sistem yang ia tawarkan itu akan memaksimalkan petani tempatan.

"Iya, jadi yang disebut sebagai petani kontrak itu dimana mereka tetap berusaha di wilayah mereka," kata dia saat ditemui di lahan pertanian warga, Pangalengan, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023.

Presiden Jokowi mulai menggarap proyek ketahanan pangan dengan menyiapkan 30.000 hektare lahan di Kalimantan pada 2020. Sebanyak 20.000 hektare lahan sawah yang digunakan berasal dari bekas Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar warisan Soeharto. Sementara sisanya hasil pembukaan lahan baru di Pulang Pisang (daerah transmigrasi).

Program itu menggunakan metode intensifikasi sistem pengairan. Untuk mempercepat seluruh kebutuhan pertanian, meliputi bibit, pupuk, dan mesin-mesin telah disediakan pemerintah. Selain itu, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilatih untuk selanjutnya dikaryakan menjadi petani.

Proyek di bawah naungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu pun dikritik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto menyinggung soal PT Agro Industri Nasional (Agrinas) sebagai pelaksana program food estate. Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo.

"Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga (anggota) partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jalan Lenteng Agung Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Agustus 2023.

Prabowo juga mencanangkan proyek food estate yang menurut laporan Majalah Tempo edisi 9 Oktober 2021 merusak hutan Kalimantan sementara singkong yang ditanam tidak kunjung tumbuh. Dalam laporan tersebut, setidaknya tiga desa di sekitar proyek food estate terendam banjir.

Tidak hanya merusak lingkungan, proyek itu juga sarat kepentingan. Selain memakai tentara, pelaksana proyek tersebut adalah PT Agro Industri Nasional yang didirikan oleh Yayasan Karyawan Kementerian Pertahanan. Perusahaan itu dikelola oleh para politikus Partai Gerindra dan tentara anak buah Prabowo.

Hasto Kristiyanto menyebut program lumbung pangan atau food estate yang saat ini berjalan di bawah koordinasi Prabowo Subianto perlu dievaluasi.

"Itu akan terus kita evaluasi. Food estate itu untuk rakyat. Food estate itu bukan untuk sekelompok orang per orang apalagi untuk pihak-pihak yang mau mengambil manfaat melalui proyek food estate," ujar Hasto dalam keterangan pers jelang Rakernas PDIP, di Jakarta, Kamis, 28 September 2023.

Para aktivis lingkungan dari Greenpeace, Save Our Borneo, LBH dan Walhi Kalimantan Tengah merespons pidato tersebut. Mereka menilai ucapan dan tindakan Jokowi pada KTT COP 28 pada 1 Desember lalu yang membahas food estate dan investasi pertanian.pada saat konferensi tersebut tidaklah sesuai dengan realitanya.

Proyek ketahanan pangan yang pernah dibuat pada saat pemerintahan Jokowi dianggap gagal oleh para aktivis tersebut. Sebut saja salah satunya proyek lumbung pangan atau food estate di Gunung Mas.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Belgis Habiba, mengatakan food estate yang dibuat oleh pemerintah di Gunung Mas adalah sebuah kegagalan. Bahkan setelah berjalan satu tahun, proyek tersebut tak bisa dilihat hasilnya saat ini.

“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan,” kata Belgis dalam keterangannya, Minggu, 3 Desember 2023.

Para aktivis yang pro terhadap lingkungan ini mengatakan Jokowi terus menutup mata atas banyaknya proyek lumbung pangan atau food estate yang gagal di Indonesia. Terlebih, food estate bukanlah solusi, melainkan memperparah krisis dan perubahan iklim.

ANANDA BINTANG I HAN REVANDA PUTRA I TIKA AYU I ALIF ILHAM FAJRIADI I MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Terang-terangan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Ini Alasannya