Mabes Polri soal Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa ihwal Pertunjukan Satire: Silakan Dilaporkan

Selasa, 5 Desember 2023 15:44 WIB

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Shandi Nugroho memimpin apel gelar pasukan kesiapan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023. Operasi tersebut digelar dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, pada 16 Oktober 2023. Foto: Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Seniman Butet Kartaredjasa dan penulis naskah teater, Agus Noor, diduga mendapatkan intimidasi dari aparat kepolisian saat menggelar pertunjukan bermuatan satire politik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Desember 2023. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan tidak menampilkan pertunjukan yang mengandung unsur politik pada sore hari sebelum pementasan.

Menanggapi dugaan intimidasi itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Shandi Nugroho menyatakan pihak yang merasa dirugikan bisa membuat laporan. Menurutnya, hal tersebut agar ada kepastian untuk semua pihak yang terlibat.

"Apabila ada oknum yang tidak sesuai silakan dilaporkan, jadi kita tidak usah berpersepsi, tidak usah berandai-andai," kata Shandi saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa, 5 Desember 2023.

Shandi berujar pihak kepolisian akan tetap netral dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik oleh partai politik maupun masyarakat. Khususnya, kata dia, polisi akan menjaga netralitas dalam agenda yang dilaksanakan selama masa Pemilu.

"Jadi gini, polisi netral dalam kegiatan kegiatan apalagi yang diselenggarakan dalam Pemilu," ujar Shandi.

Sebelumnya, Butet Kartaredjasa menyatakan ada tekanan berupa permintaan menandatangani surat berisi larangan tidak membuat sindiran bernada politik. Menurut Butet, sejumlah petugas Kepolisian Sektor Cikini tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara lakon "Musuh Bebuyutan" untuk membuat surat pernyataan sebelum pentas di Taman Ismail Marzuki.

Advertising
Advertising

Ada enam poin larangan kepada para penyelenggara pentas tercantum dalam surat, yakni kampanye pemilihan umum, menyebarkan bahan kampanye pemilu, memasang alat peraga kampanye pemilu, menggunakan atribut politik.

Selain itu, surat itu juga berisi pernyataan tidak menggunakan atribut bakal calon presiden dan wakil presiden, bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD, dan DPD, serta hal yang termasuk dalam kegiatan politik lainnya. "Jika kami melanggar ketentuan tersebut, maka kami siap menerima sanksi sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku," tertulis di bawah keterangan surat itu.

Setelah Butet menandatangani surat itu, panitia tetap menggelar pertunjukan teater "Musuh Bebuyutan" yang berdurasi 150 menit. Dalam balutan setelan batik dan celana berwarna cokelat, Butet membuka pentas tersebut.

Dia menyapa dan memberikan salam kepada semua kontestan Pemilu 2024. Selain itu, Butet mengatakan harus membuat surat pernyataan tertulis yang ditujukan kepada polisi bahwa dia harus berkomitmen tidak ada unsur politik dalam pertunjukan itu. “Keren. Selamat datang Orde Baru,” kata Butet.

Lakon pertunjukan ini digarap oleh Agus Noor sebagai penulis dan direktur artistik, bersama dengan Butet Kartaredjasa sebagai pendiri program pertunjukan Indonesia Kita yang juga tampil sebagai aktor utama.

Agus Noor menyayangkan intimidasi itu yang serupa dengan situasi saat Orde Baru. Intimidasi itu baru pertama kali setelah Indonesia Kita selama 41 kali sejak 2011. “Kami seperti dejavu, persis Orde Baru,” kata dia.

Agus menduga intimidasi itu terjadi karena di sana ada kehadiran Calon Wakil Presiden, Mahfud MD. Menurut Agus kehadiran Mahfud dalam acara itu sama seperti penonton lainnya atau bukan undangan khusus. Mahfud yang sering menonton pentas Indonesia Kita datang 15 menit setelah pertujukan dimulai. “Kami tidak beri panggung untuk Pak Mahfud,” ujar Agus.

Pilihan Editor: Dilarang Bikin Satire Politik dalam Pentas Seni, Butet Kartaredjasa: Selamat Datang Orde Baru

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

18 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

4 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

4 hari lalu

Pertemuan Prabowo-Gibran dan Presiden UEA: Dari Perkenalan hingga Diberi Medali

Prabowo dan Gibran menemui Presiden UEA MBZ di Istana Al Shati, Abu Dhabi, pada Senin, 13 Mei, 2024. Berikut hal-hal terkait pertemuan tersebut.

Baca Selengkapnya