Ade Armando Tuding Yogyakarta Jalankan Dinasti, Sultan Hamengku Buwono X : Tak Ada Dalam Undang Undang

Senin, 4 Desember 2023 10:28 WIB

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN

TEMPO.CO, Yogyakarta - Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menjawab tudingan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta. Sultan mengatakan kalimat Yogyakarta sebagai bagian politik dinasti tidak tertuang dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

"Dalam undang undang itu tak ada (bagian) yang menyebut kata-kata (Yogyakarta) dinasti," kata Sultan di Kepatihan Yogyakarta, Senin, 4 Desember 2023.

Sebelumnya Ade menyinggung gerakan mahasiswa di Yogya menggelar demonstrasi soal politik dinasti yang dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Para mahasiswa memprotes dinasi politik Jokowi yang putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam video yang dia unggah di media sosial, Ade mengatakan seharusnya mahasiswa melawan sistem dinasti di Yogyakarta yang gubernurnya menjabat tidak melalui pemilihan umum tapi karena faktor keturunan.

Sultan sebut hanya menjalankan perintah UU Keistimewaan Yogyakarta

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dirinya hanya menjalankan amanat dari Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Dia menyatakan keistimewaan Yogyakarta itu berangkat dari sejarah daerah tersebut yang kemudian diakui oleh pemerintah Indonesia.

Advertising
Advertising

"Status keistimewaan Yogyakarta diakui pemerintah Indonesia dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu," kata Sultan. "Dan Yogyakarta sampai saat ini masih bagian dari republik (Indonesia) dan melaksanakan semua undang-undang yang berlaku," kata Sultan.

Pasca unggahannya soal Yogyakarta viral, Ade Armando sendiri telah mengunggah video berisi permintaan maaf. Namun Sultan menilai hal itu belum perlu ditanggapi.

"Ya pernyataan itu belum ditanggapi, iya kalau mau (memberi maaf), kalau tidak?" kata Sultan.

Yogyakarta memiliki keistimewaan karena dalam sejarahnya wilayah tersebut sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri sejak 1755, jauh sebelum Indonesia merdeka. Yogyakarta didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubowono I.

Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam VIII sebagai pemimpin Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Indonesia. Presiden Indonesia ke-1 Soekarno, lantas mengangkat keduanya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta.

Ade Armando bersama PSI merupakan pendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. PSI selama ini dikenal sebagai partai di luar parlemen yang memberikan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

56 menit lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

2 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

14 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

17 jam lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

17 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya