TEMPO.CO, Yogyakarta - Aksi calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta lewat unggahan video di media sosial pribadinya jadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogakarta (DIY) Huda Tri Yudana meminta Ade Armando belajar sejarah.

"Ade Armando perlu belajar sejarah bagaimana NKRI ini terbentuk dan bagaimana peran (Raja Keraton Yogya) Sri Sultan HB IX dan (Raja Pura Pakualaman) Sri Paduka Pakualam dalam berdirinya NKRI," kata Huda Tri Yudana merespons viralnya unggahan Ade Armando Minggu petang, 3 Desember 2023.

Dalam video yang diunggah 2 Desember 2023, Ade Armando merespons aksi demonstrasi aliansi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta, yang salah satunya seruannya mengkritik politik dinasti. "Dalam aksi itu mahasiswa di Yogya menggunakan kaus Republik Rasa Kerajaan, ini ironis sekali karena mereka (mahasiswa) itu ada di wikayah yang jelas jelas menjalankan politik dinasti dan mereka diam saja," kata Ade.

Aksi yang digelar pada 29 November 2023 di Monumen Serangan Oemoem 1 Maret itu, mahasiswa menyoroti agenda reformasi yang mandeg hingga dugaan politik dinasti yang diduga dijalankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan putranya Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden 2024. "Mengatakan Yogyakarta menjalankan politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan," kata Huda.

"Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," imbuh Huda yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Huda mengatakan keistimewaan Yogyakarta saat itu diperjuangkan hampir semua elemen warga. "Hampir secara aklamasi warga di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghendaki disahkannya Undang-Undang Keistimewaan," kata dia.

"Dan saat ini setelah disahkan, dirasakan manfaat nyatanya bagi warga DIY. Keistimewaan DIY juga sudah menjadi semacam kebutuhan kultural bagi rakyat Yogyakarta," kata Huda.

"Kepemimpinan Ngarsa Dalem (Sultan HB X) dan Paduka Pakualam adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi undang undang, ini sangat demokratis, kehendak masyarakat yang dilegalkan dengan UU Keistimewaan," ujarnya.

Sebagai rakyat Yogyakarta, Huda merasa tersinggung atas pernyataan Ade Armando yang ia nilai kurang pantas itu. "Dia perlu minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI," kata Huda.

Apalagi sebagai politikus, menurut Huda, Ade semestinya lebih cermat dalam memberikan pernyataan, kecuali memang demikian sikap politiknya. "Jika memang demikian sebagai sikap politik ya silakan masyarakat menilai, tetapi saya tetap menilai statement itu tidak pantas dan menunjukkan kebodohan," kata dia.

Huda yang hampir 10 tahun menjadi anggota DPRD di DIY justru menemukan sikap yang sangat demokratis dan egaliter dari Sultan HB X. "Sultan HB X telah mencontohkan sikap dan keteladanan sebagai pemimpin yang sangat berkelas, egaliter dan demokratis," kata dia.

Dalam unggahan videonya, Ade Armando juga meragukan aksi gabungan yang diikuti antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) itu. "Kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang gubernurnya tidak dipilih langsung melalui pemilu, tapi karena garis keturunan," kata Ade.

Ade lantas menyinggung sistem yang berlaku di Yogyakarta akibat adanya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta nomor 13 tahun 2012. Yang salah satu pembuat UU itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja DPR, Ganjar Pranowo, yang kini maju sebagai calon presiden.

Pilihan Editor: Digugat Rp 200 Miliar, Ade Armando Bantah Sebarkan Berita Bohong soal Megawati