TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menanggapi pernyataan Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri soal adanya intervensi yang dihadapi pimpinan lembaga antirasuah itu.

Menurut Herdiansyah, Firli hanya mencari dukungan publik dalam menghadapi perkaranya di Polda Metro Jaya sebagai tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo.

“Keterangan Firli itu sulit dipercaya publik, kendatipun ada benarnya. Saya menduga kuat Firli hendak mencari dukungan publik dengan seolah-olah bagian dari pihak yang dikorbankan (playing victims),” kata Herdiansyah kepada Tempo, Ahad, 3 Desember 2023.

Herdiansyah mengatakan, secara politik Firli adalah orang yang sengaja disisipkan ke KPK untuk melemahkan KPK. “Kalau kita lihat genealogi politiknya, Firli justru bagian dari skenario pelemahan KPK,” ujarnya.

Diketahui Firli mengatakan pimpinan KPK akan menghadapi tantangan dan hambatan dalam kerjanya dalam memberantas korupsi, mengikuti pengakuan eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal dugaan intervensi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kasus E-KTP yang menyangkut Setya Novanto.

“Pengakuan Agus itu mengkonfirmasi kalau operasi pelemahan KPK lahir dari kekuasaan. Presiden yang harusnya jadi panglima pemberantasan korupsi, justru paling depan membunuh KPK,” kata Herdiansyah.

Herdiansyah menuturkan, berdasarkan pengakuan Agus Rahardjo maka hal itu menjadi paradoks. Sehingga, menurutnya tak salah jika publik berpendapat kalau KPK dijadikan alat penguasa semata.

“Itu imbas revisi UU KPK. Revisi yang didesain untuk menundukkan KPK, mengontrolnya di bawah kekuasaan pemerintah,” ujarnya.

Sebelumnya Firli mengatakan setiap pimpinan KPK menghadapi segala tantangan, hambatan bahkan juga bisa jadi intervensi maupun tekanan. Hal itu merujuk pada dirinya pula selaku Ketua KPK sejak 2019.

“Karenanya jangan pernah menjadi pimpinan KPK kalau tidak berani untuk diintervensi, tidak berani untuk melawan tekanan," katanya pada Jumat malam, 1 Desember 2023.

Firli Bahuri mengatakan, keselamatan masyarakat ada di pundak KPK dalam memberantas praktek-praktek korupsi.

"Karena sesungguhnya keselamatan kita semua ada di pundak pimpinan KPK untuk bersihkan negeri ini dari praktik korupsi. Saya kira semua orang (pimpinan KPK) akan alami tekanan intervensi, tinggal kita milih apakah berani untuk melawan tekanan atau tidak," katanya.

Pilihan Editor: Soal Aturan Baru Debat KPU, Ganjar Pranowo Bilang Siap dengan Skenario Apa pun