TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menelusuri penyebab kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terbaru, lembaga itu telah menyerahkan hasil investigasinya ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dan KPU.

"Sabtu, 2 Desember 20232, pukul 11.00 WIB, BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Polri dan KPU," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra melalui keterangan resminya, Sabtu 2 Desember 2023.

Namun begitu, Ariandi tidak menjelaskan secara rinci hasil investigasi lembaganya tersebut. Ia hanya menyebut, hasil investigasi itu meliputi hasil analisis dan forensik digital dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui root cause dari dugaan insiden yang terjadi.

"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dittipidsiber Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing-masing," katanya.

Lebih jauh Ariandi mengatakan, BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Polri dalam pengamanan siber Pemilu 2024.

Sebelumnya, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sasaran serangan siber oleh peretas atau hacker dengan nama anonim 'Jimbo'. Peretas itu mengklaim telah menyusupi situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih tetap (DPT) dari situs tersebut.

Ini merupakan kali kedua KPU mendapatkan tamu tak diundang dalam sistem jaringannya. Sebelumnya, hacker yang mengatasnamakan 'Bjorka' juga berhasil menyusupi situs KPU dan menyerap seluruh data penduduk yang ada didalamnya.

Namum begitu, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengklaim semua sistem informasi di lembaganya dalam kondisi terlindungi dan aman.

"Saya meyakini semua sistem informasi KPU dalam kondisi terlindungi dan aman," kata Idham, saat dihubungi melalui Whatsapp, Rabu, 29 November 2023.

Saat ini, kata Idham, Divisi Data dan Informasi KPU bersama Gugus Tugas Keamanan Siber Sistem Informasi KPU sedang melakukan pengecekan atau digital foot print analysis terhadap sistem informasi KPU yang memuat data pemilih.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | IHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Timnas Amin Pertanyakan Dalih KPU Ubah Format Debat Capres 2024