Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Editor

Nurhadi

Kamis, 30 November 2023 15:01 WIB

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, soal pemerintahan saat ini mirip rezim Orde Baru menuai tanggapan dari berbagai pihak.

1. Ketum Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan era Orde Baru sudah tak ada saat ini. Namun pihaknya tak berkomentar banyak soal pendapat Megawati tersebut. “Sekarang Indonesia masuk dalam Orde Reformasi,” kata Airlangga kepada wartawan di Istana Negara, Rabu, 19 November 2023.

2. TKN Prabowo-Gibran

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan bahwa presiden saat ini, Joko Widodo atau Jokowi, adalah sosok diusung PDI-P sejak 2014. Artinya, kata dia, kekuasaan saat ini dibentuk oleh Megawati selama sepuluh tahun. "Karena Pak Jokowi itu pada Pemilu Presiden tahun 2014 diusung oleh PDIP,” ujar Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Advertising
Advertising

Sementara Wakil Ketua Komandan Hukum TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menyambut positif pernyataan Megawati lantaran tujuannya mulia. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR itu, Presiden Kelima RI itu ingin menasihati para elite politik sekarang ini. “Dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan politik kelompoknya,” kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 November 2023.

3. PDIP

Politikus PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tanggung jawab partainya adalah memberikan masukan, rekomendasi, dan kritik sebagai partai politik atau melakukan pengawasan melalui DPR. Menurutnya, meski pemerintahan Jokowi disebut seperti Orde Baru oleh Megawati, itu bukan tanggung jawab partainya meski Jokowi berasal dari PDIP.

“Kekuasaan pemerintahan itu mutlak milik Presiden sebagai eksekutif, Kepala Negara, dan Kepala Pemerintahan,” kata Deddy pada Selasa, 28 November 2023.

4. PAN

Partai Amanat Nasional atau PAN justru menilai pemerintah sekarang dilahirkan dari Reformasi yang mengoreksi rezim sebelumnya. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut demokrasi saat ini sudah berjalan dengan peningkatan yang baik. Sehingga, kata dia, berlebihan dan tidak masuk akal jika pemerintah saat ini otoriter.

“Jadi, sangat berlebihan dan tidak masuk akal jika pemerintah saat ini berposisi sebagai pemerintahan otoriter dan sentralistik,” kata Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Selasa, 28 November 2023. .

5. PSI

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI secara tersirat juga menyebut saat ini masyarakat bisa lebih bebas berpendapat dibandingkan era Orde Baru. “Saya enggak tahu, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Karena saya sendiri ‘kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami,” kata Ketum PSI, Kaesang Pangarep, di Kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 29 November 2023, seperti dilansir Antara.

Di sisi lain, Kaesang meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat ini berbeda dibandingkan dengan masa Orde Baru. “Ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang namanya, sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu? Apakah ada? Enggak ada toh?” tanya Kaesang pada Rabu, 29 November 2023.

6. Tanggapan Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Pernyataan Presiden ke-5 RI itu, kata Ari, menunjukkan bahwa siapa pun boleh mengutarakan pendapatnya. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia memang negara demokrasi.

“(Indonesia) Itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi,” kata Ari di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023.

7. Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi menolak menjawab pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sokarnoputri yang menyebut roda pemerintahan sekarang berjalan seperti zaman Orde Baru. Jokowi melontarkan penolakannya merespons pendapat Megawati itu ketika mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur. “Saya tidak ingin memberikan tanggapan,” kata Jokowi sembari tersenyum, pada Rabu, 29 November 2023.

ADIL AL HASAN | IHSAN RELIUBUN | ANTARA

Pilihan Editor:

Berita terkait

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

1 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

13 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

14 jam lalu

Terima Dukungan Kaesang Maju Pilwalkot Bekasi, DPD PSI: Keputusan di Tangan Beliau

PSI Kota Bekasi mengaku telah menerima dukungan agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilwalkot Bekasi 2024

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

16 jam lalu

Presiden Jokowi Didesak Pilih Panitia Seleksi Capim KPK Berintegritas

Berbagai kalangan mendesak Presiden Jokowi agar memilih anggota panitia seleksi atau pansel calon pemimpin atau capim KPK yang berintegritas.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

17 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

21 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

22 jam lalu

Asal-usul Api Abadi Mrapen yang Akan Menyala di Rakernas PDIP ke-V di Ancol

DPP PDIP melepas pelari pembawa obor perjuangan yang bersumber dari api abadi Mrapen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah untuk Rakernas PDIP.

Baca Selengkapnya

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

23 jam lalu

Khofifah-Emil Respons Begini soal Peluang Dukungan PDIP di Pilkada Jawa Timur

Usai mendapat rekomendasi dari partai Golkar untuk maju di Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil respons soal peluang dukungan PDIP kepada mereka.

Baca Selengkapnya