TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bukan lagi kader PDIP. Namun, ayahnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menjadi kader partai banteng itu.

Rudy menyatakan, riwayat Gibran di PDIP telah tutup buku, terlepas dia mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA PDIP atau tidak. "Jadi kalau ada apa-apa Mas Gibran bukan kader PDI Perjuangan," ucapnya saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 29 November 2023.

Sementara itu, Rudy mengaku tak mengetahui Jokowi masih mengantongi KTA PDIP atau tidak. Namun, dia memastikan Mantan Wali Kota Solo itu masih merupakan kader PDIP. "Ya masih kader PDI Perjuangan dong," ujarnya.

Jokowi, menurut Rudy, ditugasi oleh partai untuk berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat dan menjadi presiden. "Dia pernah menjadi pengurus DPD (PDIP)," imbuhnya.

Kendati begitu, Rudy mengaku sudah lama tak berkomunikasi dengan Jokowi. "Saya orang rakyat pinggir kali kok komunikasi dengan Presiden," ucapnya. Ihwal komunikasi Jokowi dengan partai, Rudy meminta ditanyakan langsung kepasa pengurus DPP PDIP.

Rudy bercerita, keluarga Jokowi kini tak sejalan dengan PDIP bukan semata lantaran sakit hati dengan sebutan petugas partai. "Yang sebetulnya persoalannya bukan itu," ucapnya.

Jokowi, Rudy mengatakan, berpisah jalan dengan PDIP setelah permintaan perpanjangan tiga periode ditolak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. "Yang pertama minta perpanjangan, minta tiga periode. Mbak Mega itu orang atau pun ketua umum yang taat dan patuh terhadap konstitusi," ujarnya.

Tak cukup sampai di situ, Rudy mengatakan jika tak bisa tiga periode, Jokowi meminta perpanjangan kekuasaan. "Lalu yang kedua, kalau tidak tiga periode, perpanjangan karena COVID," ujarnya. Padahal, menurutnya, pandemi bukan hanya permasalahan Indonesia, melainkan dunia.

Rudy mengatakan, pihaknya tak mendukung langkah Jokowi karena menganggap Indonesia bukan negara kerajaan. "Kita rakyat Indonesia harus bisa menilai bahwa Indonesia ini Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara kerajaan," tuturnya.

Pilihan Editor: FX Hadi Rudyatmo Ungkap Alasan Jokowi Pisah Jalan dengan PDIP