TEMPO.CO, Jakarta - Ketua IM57+ M Praswad Nugraha mengatakan akan terus mendesak Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) untuk mengevaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut dia, pergantian Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri ke Nawawi Pomolango tidak cukup untuk mengevaluasi KPK selama kualitas integritasnya masih sama.

"Tidak cukup, kami tetap dalam posisi Nawawi dan komisioner yang lain kualitas integritasnya sama dengan Firli Bahuri, sampai dia bisa membuktikan sebaliknya," kata Praswad Nugraha pada Ahad, 26 November 2023.

Praswad Nugraha mengatakan, pasca ditetapkanya Firli Bahuri sebagai tersangka merupakan bukti konsistensi IM57+ Institute untuk presiden mengevaluasi KPK. Terlebih saat kepemimpinan Firli Bahuri telah melunturkan pegawai KPK yang integritasnya dinilai cukup baik.

"Kami IM57 tetap konsisten bahwa seluruh pimpinan KPK harus di evaluasi. Mereka semua pelaku penyingkiran 57 pegawai KPK yang merupakan rekan-rekan kami (yang tergabung dalam IM57+ Institute)," kata Praswad.

Praswad mengatakan, evaluasi KPK adalah hal yang bisa dilakukan oleh Presiden di masa akhir jabatannya. Ia berharap Jokowi menjadikan KPK sebagai lembaga independen di luar eksekutif.

"Yang bisa dilakukan oleh Presiden di masa-masa terakhir jabatannya untuk menyelamatkan KPK adalah mengembalikan KPK menjadi lembaga independen di luar eksekutif sebagaimana tercantum di dalam UU 19 tahun 2019. Revisi UU 19 tahun 2019 sekarang," katanya.

Pilihan Editor: Jokowi Belum Mau Evaluasi KPK setelah Firli Bahuri Tersangka