TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sulawesi Tengah Muharram Nurdin membantah adanya pihak intelijen dari kepolisian yang mengikuti rapat internal di Palu. Dia menyebut tidak ada satupun pihak luar mengikuti Rapat Kerja Daerah yang dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto itu.

"Bahwa ada berita disusupi itu yang kemudian saya tidak tahu, ini siapa yang menyusupi dan seperti apa. Tapi bahwa ada kegiatan Rakerda, iya ada," kata Muharram dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 November 2023.

Sementara itu, Muharram memang mengakui dirinya tidak mengikuti kegiatan tersebut hingga rampung lantaran harus mendampingi Hasto berkeliling. Namun berdasarkan pengakuan stafnya di lokasi, dia memastikan tidak ada pihak asing yang menjadi peserta kegiatan itu.

"Saya sudah tanya staf saya yang ada, memang yang sudah kami kenal semuanya yang masuk ke dalam (rapat) itu," kata dia.

Sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD menyebut ada polisi mendatangi kegiatan yang dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan saat itu Hasto sedang memberi pengarahan di DPC PDIP Palu.

"Nah ketika dia (Hasto) melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh delapan orang polisi, itu acara internal PDIP," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta, Selasa kemarin, 21 November 2023.

Kemudian, Muharram akan berkoordinasi untuk mengklarifikasi isu tersebut dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud. Menurut dia, kabar intelijen yang diduga mengikuti rapat itu sudah jelas.

"Kita juga sudah klarifikasi ke DPP bahwa kita tidak ada masalah. Itukan dari TPN, tapi infonya dari Pak Sekjen, menurut staf Pak Sekjen. Ini sedang saya klarifikasi kalaupun ada orang di dalam itu bukan bermaksud karena kami sudah terbiasa," imbuhnya.

Kapolda Sulawesi Tengah Sebut Polri Netral

Sementara itu Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho juga memastikan seluruh jajarannya tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis termasuk pengerahan intelijen kepada partai politik. Menurut dia, Polri bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktik.

"Polri sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002, Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat poltik praktis. Polri fokus pada keamanan agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman damai dan sejuk," kata Agus dalam keterangan tertulis.

Pilihan Editor: Hasto Kristiyanto Klaim Ganjar-Mahfud Berasal dari Gerakan Rakyat