TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. meyakini Jenderal Agus Subiyanto akan netral dalam menjalankan tugasnya sebagai Panglima TNI, menghadapi pemilihan umum 2024. Mahfud, yang dalam pilpres 2024 berstatus sebagai calon wakil presiden, berharap Tentara Nasional Indonesia akan semakin baik.

“Ya, ya (percaya). Saya sudah kenal semuanya,” kata Mahfud Md ditemui di kompleks Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023, usai pelantikan Panglima TNI.

“Kan sudah dibentuk posko netralitas TNI. Saya kira percaya, itu berjalan,” kata Mahfud.

Posko pengaduan masyarakat yang dimaksud Mahfud adalah yang diresmikan oleh mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di ruang hening, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 20 November 2023. Posko pengaduan ini diklaim tidak hanya berdiri di kota-kota besar melainkan hingga ke tingkat kabupaten. Selain posko, masyarakat juga bisa mengadukan dugaan pelanggaran netralitas prajurit TNI ke media sosial Puspen TNI atau ppid.tni.mil.id.

Kekhawatiran atas ketidaknetralan TNI dalam Pilpres 2024 mencuat setelah Prabowo dan Gibran menjadi pasangan lewat Koalisi Indonesia Maju. Prabowo, yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan, membawahi tiga matra TNI. Sementara Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi yang merupakan Panglima tertinggi.

Usai Rapat Paripurna di DPR untuk penetapan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI pada Selasa, 21 November 2023, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani memberikan pesan supaya menjaga netralitas. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu keberadaan TNI mampu memberikan bantuan untuk pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yang damai.

“Kita jaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Puan.

Pengangkatan Agus sebagai Panglima TNI mendapat sorotan dari beberapa kelompok masyarakat sipil. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis, misalnya, mengatakan pencalonan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI merupakan ancaman bagi netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam Pemilihan Umum 2024. Faktor politik, kedekatan antara Agus dan Presiden Jokowi menjadi alasannya.

Dalam perjalanan karirnya sebelum menjabat Panglima TNI, Agus memegang jabatan strategis. Dimulai dari komandan Kodim 0735/Surakarta pada 2009 saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo. Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061/Suryakencana pada 2020 – wilayah yang masuk tanggung jawabnya saat itu termasuk Istana Negara Bogor. Usai menjabat sebagai Danrem di Bogor, Agus masuk ke lingkungan Istana. Dengan pangkat bintang dua di pundak, Agus mengomandoi Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pada periode 2020-2021.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan Tentara Nasional Indonesia sudah membuat posko pengaduan untuk menjawab kekhawatiran mengenai netralitas lembaganya di Pemilu 2024. Ia meminta masyarakat langsung mengadukan jika ada pelanggaran yang dilakukan anggotanya.

“Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu, bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI,” kata Agus usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 November 2023.

“Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya,” kata Agus.

Pilihan Editor: Sultan HB X soal Perangkat Desa Dimobilisasi Dukung Prabowo-Gibran: Yogya Sudah Sepakat Netral