Ratusan Tokoh Deklarasikan Gerakan Masyarakat untuk Kawal Pemilu 2024: Dari Goenawan Mohamad hingga Ketua BEM UI

Selasa, 21 November 2023 22:00 WIB

Sejumlah orang dari berbagai latar belakang mendeklarasikan gerakan masyarakat untuk mengawasi Pemilu 2024. Gerakan yang dinamai JagaPemilu itu diumumkan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 November 2023. TEMPO/Sultan Abdurrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan tokoh dari berbagai latar belakang mendeklarasikan gerakan masyarakat untuk mengawal Pemilu 2024 agar berlangsung secara demokratis dan terhindar dari kecurangan. Gerakan yang dinamai “JagaPemilu” itu diumumkan di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 21 November 2023.

Di antara orang-orang yang mengikuti deklarasi hari ini, terdapat mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, budayawan Goenawan Mohamad, akademisi Titi Anggraini, eks Komisioner KPU Arief Budiman dan Hadar Gumay, aktivis HAM Tunggal Pawestri, hingga Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Mereka mengikuti kegiatan tersebut secara daring dan luring.

Menurut Erry Riyana, salah satu inisiator gerakan JagaPemilu, gerakan tersebut diawali dari kepedulian sekelompok orang yang tidak berpartai dan independen terhadap perhelatan Pemilu 2024. “Gerakan ini muncul dari kepedulian tulus sekelompok orang yang tidak berpartai, nonpartisan, imparsial, tidak memihak, independen. Kami akan lakukan pengawasan Pemilu dari hal tidak baik terutama kecurangan dan penyimpangan," kata Erry dalam acara deklarasi hari ini.

Erry mengatakan JagaPemilu bertujuan untuk memberikan pendidikan politik populer kepada masyarakat sekaligus pemantauan Pemilu yang akan datang. Nantinya, kata Erry, gerakan tersebut akan menggunakan teknologi digital berupa platform pemantauan yang dapat menjamin validitas dan kredibilitas data yang terkumpul. “Sebagai langkah awal, JagaPemilu akan fokus pada pemantauan proses kampanye dan tahapan-tahapan Pemilu lainnya,” ujar Erry.

Dalam manifesto yang dibacakan dalam acara deklarasi hari ini, JagaPemilu menyatakan punya tujuan untuk memperkuat kesadaran dan pemahaman politik masyarakat dalam mengawasi proses politik. “Gerakan JagaPemilu mengajak warga negara untuk aktif menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan (abuse of power) demi hasrat dan kepentingan sempit yakni memenangkan kontestasi Pemilu 2024,” seperti tertulis dalam manifesto tersebut.

Advertising
Advertising

Setelah pembacaan manifesto, para pendukung dan inisiator JagaPemilu yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menandatangani sebuah tembok bertuliskan “Deklarasi Pendirian”. Mereka termasuk Erry Riyana, Melki Sedek, aktivis HAM Ririn Sefsani, akademisi Airlangga Pribadi, pengacara senior Luhut MP Pangaribuan, eks Wakil Koordinator BP ICW Luky Djani, hingga perwakilan gerakan BijakMemilih Salman Al-Fathan.

Pilihan Editor: Menghitung Hari Kampanye Pemilu 2024, Apa yang Dilarang dan Boleh Dilakukan?

Berita terkait

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

9 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Sukarno Pernah Melarang Manifesto Kebudayaan 60 Tahun Lalu, Apa itu Manikebu dan Lekra?

9 jam lalu

Sukarno Pernah Melarang Manifesto Kebudayaan 60 Tahun Lalu, Apa itu Manikebu dan Lekra?

Presiden Sukarno pernah melarang Manifesto Kebudayaan pada 60 tahun lalu. Apa itu Manikebu dan Lekra yang mengemuka saat itu?

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

20 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

2 hari lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

2 hari lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

SK Rektor soal UKT Belum Terbit, BEM UI: Nasib Mahasiswa Baru Terkatung-katung

2 hari lalu

SK Rektor soal UKT Belum Terbit, BEM UI: Nasib Mahasiswa Baru Terkatung-katung

Ketua BEM UI Verrel Uziel mengaku menerima banyak laporan dari mahasiswa baru yang diterima lewat jalur SNBP dan talent scouting yang belum mengetahui soal biaya kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

3 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

UKT Terus Naik, BEM UI: Kampus Tak Terbuka, Mahasiswa Seolah Beli Kucing Dalam Karung

3 hari lalu

UKT Terus Naik, BEM UI: Kampus Tak Terbuka, Mahasiswa Seolah Beli Kucing Dalam Karung

UI menerbitkan sistem biaya operasional pendidikan atau BOP yang baru dalam 5 kelompok UKT. Hingga kini, SK rektor soal UKT belum terbit.

Baca Selengkapnya