Respons Kabar Iriana Jokowi di Balik Pencalonan Gibran, Nusron: Anaknya Maju, Ibu Pasti Dukung

Reporter

Bagus Pribadi

Editor

Juli Hantoro

Minggu, 19 November 2023 20:50 WIB

Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (tengah) didampingi Ibu Negara, Iriana Joko Widodo (kanan), memberikan keterangan pers mengenai kelahiran putranya sekaligus cucu pertama keluarga Presiden Jokowi di aula RS PKU Muhammadiyah, Solo, Jawa Tengah, 10 Maret 2016. ANTARA/Maulana Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid tak membenarkan maupun menampik informasi bahwa istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi menjadi salah satu faktor utama yang membuat Gibran jadi cawapres.

“Ya enggak mungkin namanya anaknya maju enggak didukung. Anaknya maju pasti ibunya mendukung, mendoakan, merestui. Ya pastilah,” kata Nusron kepada wartawan di Gelora Bung Karno, Minggu, 19 November 2023.

Menurut Nusron, seorang anak pasti meminta restu akan langkah yang hendak ditempuh kepada ibunya, termasuk langkah politik. Nusron tak menjawab secara gamblang mengenai Iriana yang disebut cawe-cawe untuk mengusung Gibran sebagai cawapres.

“Namanya anak sama ibu. Anaknya pasti minta restu. Kalau anaknya enggak direstui ibunya enggak mungkin mau jalan, itu namanya anak durhaka. Kamu jadi wartawan saja kalau tak direstui dan didukung ibunya enggak mungkin kamu jadi wartawan,” kata dia.

Dilansir dari Majalah Tempo edisi Ahad, 19 November 2023, Iriana membincangkan kepada keluarga besarnya untuk mendukung dan memilih Gibran sebagai Cawapres. Baik di Solo maupun Yogyakarta, Iriana mewanti-wanti keluarga besarnya agar semua mendukung Gibran.

Advertising
Advertising

“Kan tak ada jalan yang tertutup mengapa harus dibuka jalannya. Usia (proses di MK) sudah selesai, apa urusannya begitu. Saya juga tak bisa menanggapi katanya, katanya tukang becak, kan tak selesai-selesai kalau katanya terus,” ujar Nusron menjawab pertanyaan wartawan soal Iriana membuka jalan pencalonan Gibran, termasuk proses batas usia di Mahkamah Konstitusi.

Nusron mengatakan, jika berpolitik sebaiknya menggunakan instrumen fakta, bukan dengan rumor semata. Acuannya, kata dia, hukum dan fakta hukum, bukan sekadar rumpi. “Kalau berdasarkan rumor ya mohon maaf tak ada bedanya dengan rumpi-rumpi di pinggir jalan. Kan tak boleh,” kata dia.

Langkah Iriana disebut-sebut berawal dari perlakuan PDIP ke suaminya Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai kurang baik. Misalnya pada 10 Januari 2023, di depan khalayak ramai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dinilai merendahkan Jokowi. “Pak Jokowi, kalau enggak ada PDI Perjuangan, aduh, kasian, dah,” kata Megawati diikuti gelak tawa dan tepuk tangan.

Pilihan Editor: Pakar Minta Jokowi Cuti Jika Ingin Cawe-Cawe saat Kampanye Pilpres 2024

Berita terkait

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

2 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

9 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

13 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

15 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

16 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

17 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya