TEMPO.CO, Jakarta - Mahfud MD, Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang yang juga pasangan dari Capres Ganjar Pranowo mengaku menerima banyak laporan aduan terkait pelanggaran Pemilu 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut mengatakan pihaknya mendapat laporan tentang dugaan kecurangan dalam prosesnya.

Namun, Mahfud MD juga menerangkan jika dugaan kecurangan itu benar, tetapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Isi laporan yang diterimanya antara lain adalah dugaan pemasangan baliho partai politik oleh pihak tertentu, penurunan baliho partai politik tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat.

"Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi," terang Mahfud.

Menurut Mahfud MD, hal tersebut merupakan alat peraga sosialisasi calon presiden dan wakil presiden tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP dan sejumlah oknum polisi mendatangi kantor partai politik tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi.

“Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa,” kata Mahfud MD dalam pidato tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 13 November lalu.

Mahfud MD juga mengatakan jika kejadian tersebut semua berlangsung di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Oleh karena itu, Mahfud mengajak agar Pemilu dilaksanakan dengan penuh kejujuran, berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban.

“Tidak boleh ada kecurigaan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya,” kata pria 66 tahun itu.

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan aparat keamanan, TNI, Polisi, Aparatur Sipil Negara, dan birokrasi diminta untuk menjaga netralitas.

“Juga Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, agar sungguh-sungguh menjaga netralitas supaya pesta demokrasi ini berlangsung sehat, damai, dan bermartabat,” kata Mahfud.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, juga meminta seluruh aparatur negara bersikap netral dalam pemilihan umum 2024.

Andika bercerita ketika dirinya masih menjadi Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia (TNI) pernah ditekan untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dalam pemilihan umum 2019. Namun, Andika mengklaim pihaknya tidak memberikan perintah apa pun untuk memenangkan salah satu calon.

“Walaupun tekanan yang cukup berat,” kata Andika di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, pada Senin, 12 November lalu.

Ketika ditanya siapa yang menekan, Andika menyebut dirinya tak bisa mengungkapkan. Namun, dia memastikan tekanan terhadap institusi menjelang pemilihan umum pasti ada.

Oleh karena itu, Andika meminta kepada seluruh komponen Aparatur Sipil Negara, TNI, Polisi, yang dilibatkan dalam tugas penyelenggaraan presiden dan legislatif, tetaplah profesional karena aturan netralitas aparat sudah jelas. Meski ada oknum, kata Andika, bukan hanya di pejabat bawah, tapi bisa juga di atas.

Bahkan, pada 13 November 2023, Komisi I DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI. Pembentukan ini untuk memantau komitmen TNI dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.

"Kami ada Panja, dan beliau (Jendera Agus Subiyanto) juga sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI," kata Meutya di Kompleks DPR, Jakarta, Senin, 13 November 2023.

Ia menyembutkan Panja Netralitas TNI dibahas Komisi I DPR saat melangsungkan rapat internal. Dari rapat tersebut, kata Meutya, dihasilkan keputusan Panja Netralitas TNI yang diketuai Utut Andianto.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | ADIL AL HASAN | TIKA AYU
Pilihan editor: Polda Metro Jaya Mulai Petakan Titik Rawan Pelanggaran Pemilu 2024