PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Syahrul Yasin Limpo, Firli Bahuri: Tak Pengaruhi Penyidikan

Selasa, 14 November 2023 15:10 WIB

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Penjabat Bupati Sorong Papua, Yan Piet Mosso, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring kegiatan Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap enam orang tersangka baru. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan praperadilan soal keabsahan status tersangka Syahrul Yasin Limpo tak mempengaruhi proses penyidikan yang tengah berjalan di KPK.

“Itu adalah hak. Karena UU Tahun 1981 kami anggap sebagai karya agung anak bangsa karena sangat menghormati hak asasi manusia,” kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 14 November 2023. Ia menuturkan proses penyidikan ada tahapan dan batasan waktu dalam pengumpulan bukti-bukti.

Firli Bahuri mengatakan UU KPK juga sangat menghormati hak asasi manusia. “Praperadilan itu diuji, pekerjaan penyelidik diuji, penyidik diuji. Setelah penuntutan diuji. Nanti di persidangan diuji. Tapi harus dipahami juga sekalipun sudah bekerja keras mengumpulkan keterangan dan alat bukti tapi tetap doktrinnya harus mengatakan praduga tak bersalah,” ujar Firli.

Firli Bahuri menyatakan menghormati kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dalam menangani perkara praperadilan penetapan tersangka Syahrul Yasin Limpo. “Bebasnya kekuasaan hakim disebutkan di situ ada asas yang kita kenal hakim yang menangani perkara adalah yang lebih memahami daripada kita. Kemudian apa pun keputusan hakim itu harus dianggap benar,” ujarnya.

Sebelumnya, gugatan penetapan tersangka korupsi kader Partai NasDem itu ditolak PN Jakarta Selatan. “Mengadili, dalam pokok perkara menolak praperadilan pemohon," kata hakim tunggal Alimin Ribut Sujono saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Jakarta Selatan, Selasa 14 November 2023.

Advertising
Advertising

Hakim Alimin menyatakan menolak gugatan praperadilan eks Menteri Pertanian itu dengan alasan, penetapan tersangka Syahrul Yasin Limpo oleh KPK telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku. Sehingga, status tersangka SYL tetap sah dan tak bisa digugurkan.

Pilihan Editor: Tersangka Korupsi Pj Bupati Sorong Diduga Buat Pakta Integritas dengan BIN untuk Memenangkan Ganjar Pranowo

Berita terkait

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

45 menit lalu

Babak-Belur Mahkamah Konstitusi

Demokrasi Indonesia makin terancam. Kali ini lewat revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

10 jam lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Gugat Praperadilan KPK atas Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Rumah Dinas

11 jam lalu

Sekjen DPR Indra Iskandar Gugat Praperadilan KPK atas Penetapan Tersangka Dugaan Korupsi Rumah Dinas

Sekjen DPR Indra Iskandar sudah memberikan semua jawaban yang diperlukan penyidik KPK perihal korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

15 jam lalu

Nasdem Sebut Penambahan Kementerian Tak Lewat Perppu atau Putusan MK, Ini Alasannya

Nasdem menyatakan penambahan kementerian melalui revisi UU Kementerian Negara menciptakan partisipasi publik.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

1 hari lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 hari lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 hari lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

1 hari lalu

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

Kepolisian Daerah Bali menolak mencabut status tersangka dalam sidang perdana praperadilan Anandira Puspita.

Baca Selengkapnya