Cerita Andika Perkasa Pernah Ditekan untuk Dukung Salah Satu Calon di Pilpres 2019

Reporter

Adil Al Hasan

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 14 November 2023 07:45 WIB

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Andika Perkasa memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengisahkan tentang tekanan yang pernah dihadapinya sebagai KSAD saat Pemilu 2019. Ia mengatakan saat itu pernah ditekan untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2019.

Namun Andika mengklaim tak pernah memberikan perintah apa pun kepada para prajurit Angkatan Darat saat itu untuk memenangkan salah satu calon.

“Walaupun tekanan yang cukup berat,” kata Andika di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2023.

Andika mengatakan hal ini di tengah santernya kabar tentang keraguan atas netralitas TNI pada Pilpres 2024.

Kekhawatiran atas ketidaknetralan TNI dalam Pemilu Presiden atau Pilpres 2024 mencuat setelah Prabowo dan Gibran menjadi pasangan lewat Koalisi Indonesia Maju. Prabowo diketahui saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan yang membawahi tiga matra TNI.

Advertising
Advertising

Adapun Gibran merupakan putra sulung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu, pemilihan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI salah satu alasannya kabarnya adalah karena kedekatannya dengan Jokowi sejak di Solo.

Andika yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Ganjar-Mahfud meminta kepada seluruh komponen TNI, Polri, dan aparatur sipil negara lainnya tetap bekerja secara profesional karena aturan netralitas aparat sudah jelas.

“Saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan. Kalau saya memilih untuk menerima tekanan itu berarti saya akan mengambil tindakan yang melanggar perundang-undangan sendiri,” kata Andika.

Dengan disetujuinya KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI oleh DPR, Andika Perkasa berpesan agar juniornya itu harus membuktikan bahwa TNI akan tetap netral dalam Pemilu 2024.

“Beban inilah yang harus dihadapi dengan kesiapan dan kehati hatian,” kata Andika di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2023.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Persetujuan dilakukan setelah Komisi I menggelar fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan hari ini, Senin, 13 November 2023.

Andika yakin Agus Subiyanto akan menjalankan tugas sebagai Panglima TNI sebaik mungkin. “Saya yakin TNI akan tetap pada relnya di bawah pimpinan Jenderal Agus,” kata Andika.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto mengatakan tak perlu meragukan netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Agus mengatakan, sudah memberikan penyuluhan kepada seluruh prajurit TNI soal hal ini.

Saya sampaikan pada Komisi I, jangan ragukan kami, TNI. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah," kata Agus seusai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Senin, 13 November 2023.

Menurut dia, para prajurit sudah diberikan buku saku. "Setiap prajurit, setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan," ujar Agus.

Selain itu, dia menambahkan bahwa netralitas TNI dalam Pemilu 2024 telah memiliki koridor aturan yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang melarang prajurit TNI menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam berbagai kegiatan politik praktis.

"Kemudian, juga Undang-Undang tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Apabila TNI berpolitik, maka praktis akan dikenakan hukuman pidana ataupun disiplin," ujar Agus.

Pilihan Editor: Ganjar Jelaskan Makna Kemeja Hitamnya dan Kemeja Putih Mahfud Saat Daftar ke KPU

Berita terkait

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

5 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

6 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

7 hari lalu

Nama Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon Gubernur Jakarta dari PDIP

Gilbert Simanjuntak, mengatakan nama Sri Mulyani masuk bursa bacagub bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

17 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

21 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

22 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

23 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

23 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

27 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya