Rapat Pendalaman Isu Krusial saat Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Dilakukan Tertutup

Reporter

Adil Al Hasan

Senin, 13 November 2023 11:13 WIB

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I DPR melakukan pendalaman terhadap isu-isu krusial saat fit and proper test Calon Panglima TNI Agus Subiyanto secara tertutup. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan berdasarkan rapat intern pada proses pendalaman dilaksanakan secara tertutup.

“Kita akan dengarkan pendalaman ataupun fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. Saya ubah rapat yang terbuka dengan sifat tertutup,” kata Meutya saat memimpin rapat di Komisi I DPR, Senin, 12 November 2023.

Sebelumnya, kepada Komisi I DPR, Agus Subiyanto mengatakan berkomitmen untuk melanjutkan apa yang dilaksanakan dan program-program panglima sebelumnya. Agus menyebut hal tersebut tertuang dalam rencana strategis tahun 2020-2024 yang berpedoman pada sasaran dan kegiatan prioritas nasional; pada rencana pembangunan rencana jangka menengah nasional 2020-2024; dan rencana strategis Kementerian Pertahanan dan TNI 2020-2024; dan dengan selalu mempertimbangkan dengan cara seksama perkembangan lingkungan strategis dan tantangan yang akan dihadapi.

“Dalam pandangan saya guna melaksanakan tugas TNI yang telah ditetapkan saya memiliki visi TNI yang prima, yaitu TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif,” kata Agus dalam pemaparannya saat fit and proper test.

Menurut Agus, tujuan itu dalam rangka membangun institusi TNI memiliki daya tahan dan tempur untuk menghadapi dan mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan integritas bangsa dan negara.

Berikut ini adalah lima visi Calon Panglima TNI Agus Subiyanto yang disampaikan ke Komisi I DPR:
1. Memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.
2. Meningkatkan kemampuan perang yang responsif dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis.
3. Memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kepolisian, kementerian, lembaga, dan komponen bangsa lainnya.
4. Mewujudkan percepatan modernisasi alutsista sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas dan spektrum ancaman.

Advertising
Advertising

Komisi I DPR RI melangsungkan fit and proper test calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Senin, 13 November 2023. Anggota Komisi I DPR RI bakal menyinggung sejumlah hal yang dianggap penting bersama Agus Subiyanto.

"Ada sejumlah hal-hal urgent akan kami ulas, setelah mendengar presentasi dari calon Panglima TNI," kata anggota Komisi I Dave Laksono saat dihubungi, Ahad, 12 November 2023.

Isu pengamanan pemilu hingga Papua

Dave mengatakan isu penting yang akan ditanyakan ke Agus di antaranya adalah pengamanan pemilu dan isu Papua. Soal perdamaian di Papua, kata Dave, Komisi I DPR RI ingin melihat bagaimana calon Panglima TNI mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Bumi Cendrawasih tersebut.

"Ini kan konflik yang berkepanjangan dan belum juga ada solusi yang permanen. Kami tentu juga ingin melihat tahapan-tahapan yang calon Panglima akan ambil menuju perdamaian," ujar Dave.

ADIL AL HASAN, TIKA AYU

Pilihan Editor: Calon Panglima Agus Subiyanto Usung Visi TNI Prima, Berkomitmen Lanjutkan Program Pendahulunya

Berita terkait

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

2 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

4 hari lalu

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

Apa itu pelat nomor khusus dan bagaimana aturannya termasuk saat masuk wilayah sistem ganjil-genap?

Baca Selengkapnya

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

7 hari lalu

Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

14 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

20 hari lalu

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.

Baca Selengkapnya

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

21 hari lalu

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

25 hari lalu

Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.

Baca Selengkapnya

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

25 hari lalu

Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong

Baca Selengkapnya

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

25 hari lalu

Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.

Baca Selengkapnya

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

26 hari lalu

TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan

Baca Selengkapnya