Sejumlah Tokoh Sowan ke Gus Mus, Curhat soal Ancaman Pemilu 2024 Tidak Adil

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Amirullah

Minggu, 12 November 2023 14:30 WIB

Gus Mus atau KH. Mustofa Bisri dalam video yang meminta pemerintah segera menarik rem darurat untuk menekan laju penularan covid-19. Foto: Instagram @s.kakung,

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah tokoh bangsa mengunjungi rumah KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) di Kelurahan Leteh, Rembang, Jawa Tengah pada Ahad siang, 12 November 2023. Para tokoh dengan berbagai latar belakang yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rembang menyampaikan kekhawatiran ihwal ancaman pemilu 2024 yang berpotensi berlangsung tidak sesuai asas jujur dan adil.

“Kalau mengutip puisi Gus Mus kan, ‘Kita tengah menghadapi satu materi dengan rasa yang berbeda’. Termasuk materi republik dengan rasa kerajaan,” kata Koordinator Pertemuan Alif Iman Nurlambang dalam konferensi pers yang ditayangkan secara virtual pada Ahad.

Budayawan Goenawan Mohamad, Pegiat Anti-Korupsi Erry Riyana, Istri Mendiang Cak Nur Omi Komariah Madjid, Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, dan Romo Benny Susetyo, merupakan sejumlah tokoh yang tampak saat memberikan keterangan pers.

Tokoh lain seperti Frans Magnis-Suseno, Nasaruddin Umar, Sinta Nuriyah Wahid, Goenawan Mohamad, Natalia Soebagjo, Clara Juwono, Karlina Supelli Andreas Anangguru Yewangoe Rhenald Kasali, Riris Sarumpaet disebut menyampaikan keprihatinan serupa, namun berhalangan untuk hadir.

Alif mengatakan para tokoh menyampaikan dua poin kepada Gus Mus. Pertama, mengenai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kedua, netralitas aparat dan peran penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Advertising
Advertising

Atas dua keprihatinan yang disampaikan, Alif mengatakan Gus Mus menganjurkan perlu ada urun rembug terus menerus dari tokoh bangsa, dengan catatan dua hal.

“Memberikan nasihat kepada kekuasaan, elite politik bahwa apa yang berlangsung melukai perasaan kita semua. Itu lah yang perlu dilakukan budayawan, tokoh lintas agama, iman dan keyakinan – pembela demokrasi pejuang HAM, ruang anti korupsi,” kata Alif.

“Kedua, Gus Mus menganjurkan pertemuan itu juga menyerukan warga masyarakat untuk memahami situasi sekarang yang tidak enak. Oleh sebab itu warga penting diingatkan supaya adem, sehingga penguasa juga eling,” menurut Alif dalam pernyataan yang sama.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat atas dugaan intervensi dalam putusan norma aturan pemilu mengenai batas usia pendaftaran capres-cawapres. Sebagai konsekuensinya, Anwar dicopot dari jabatan hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.

Anwar merupakan ipar Joko Widodo. Putusan batas usia capres-cawapres itu melanggengkan putra presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju ke kontestasi pilpres 2024.

Keadaan ini menimbulkan keraguan publik soal netralitas aparat negara dalam penyelenggaraan pemilu. Jokowi sendiri irit berbicara tentang putusan MKMK yang menghendaki Anwar Usman dicopot dari jabatan Hakim Ketua.

"Itu wilayah yudikatif. Saya tidak ingin komentar banyak sekali lagi karena itu kewenangan di wilayah yudikatif," kata Jokowi di Purwakarta, Kamis, 9 November 2023.


DANIEL A. FAJRI

Berita terkait

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

2 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

6 jam lalu

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

MK mengungkapkan Papua Tengah menjadi provinsi dengan permohonan sengketa pileg 2024 terbanyak dengan 26 perkara.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

8 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

12 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

1 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

1 hari lalu

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

1 hari lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

1 hari lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya