Setidaknya 5 Alasan Orang Menjadi Golput, Tidak Melulu Soal Tak Cocok Kandidat Capres-Cawapres

Jumat, 3 November 2023 18:22 WIB

Ilustrasi Golput. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 34,75 juta atau sekitar 18,02 persen orang golongan putih atau golput alias tidak menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut tetap fantastis meski lebih sedikit dibanding Pemilu 2014 yang mencapai 58,61 juta orang atau 30,22 persen.

Lantas apa sebab tak sedikit orang memilih menjadi golput dalam pemilu?

1. Tidak peduli

Salah satu penyebab tingginya angka golput adalah sikap apatis atau tidak peduli masyarakat terhadap politik. Ketidakpedulian itu bukan tanpa sebab. Biasanya mereka cenderung kecewa dengan pemerintahan sebelum dan menganggap politik tidak memiliki implikasi positif terhadap kehidupan mereka. Kekecewaan bisa jadi karena kebijakan negatif pemerintah atau karena kebijakan yang tak terealisasi.

“Padahal, golput tidak akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Justru dengan menggunakan hak pilih saat pemilu, maka masyarakat bisa memilih pemimpin berintegritas dan antikorupsi sehingga pemerintahan dapat dijalankan secara bersih, antikorupsi, adil, dan merata,” menurut Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Advertising
Advertising

2. Tidak ada kandidat yang cocok

Fenomena ini terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Karena tidak ada kandidat yang cocok, Steven (28) enggan memberikan suaranya. Padahal saat Pilpres sebelumnya, dia tak pernah bolos nyoblos. Alasannya? Steven mengaku jengah. Menurutnya tak ada kandidat yang cocok dengan preferensi politiknya. Warga Depok, Jawa Barat, itu mengaku sebelumnya ia adalah pendukung presiden petahana. Namun manuver politik yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir membuatnya golput

“Pemerintahan Jokowi selama 4,5 tahun, saya lihat berusaha dengan sangat kuat menunjukkan citra Islam yang moderat. Tapi kemudian tokoh yang dipilih jadi cawapres pendampingnya adalah tokoh yang mewakili apa yang disebut dengan gerakan-gerakan yang berpotensi sangat keras sekali,” katanya.

3. Karena administrasi

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wawan Ikhwanudin, mengatakan golput tak melulu berhubungan dengan aksi protes terhadap perpolitikan. Ada pula pemilih yang tidak datang ke TPS atau tidak menggunakan hak pilihnya karena alasan lain, yang bukan protes. “Misalnya karena alasan administratif, orang tidak sempat mengurus pindah TPS tapi karena dia alasan tugas dan sebagainya dia harus pindah TPS akhirnya tidak bisa nyoblos,” katanya.

Dalam survei nasional LIPI bulan Februari 2019, Wawan mengungkap, jumlah Golput karena mereka benar-benar tidak ingin memilih sangatlah kecil. “Sebenarnya orang Indonesia kalau ditanya ‘apakah akan datang ke TPS kalau punya hak pilih dan tidak ada halangan apa pun?’, hampir seluruhnya mengatakan akan datang,” katanya.

4. Tidak tahu tanggal Pemilu

Meski dewasa ini terasa mustahil untuk tak mengetahui pemberitaan tentang Pemilu, faktanya tidak semua orang tahu kapan tanggal pastinya. Pada Pemilu 2019 lalu hasil survei LSI yang diadakan sebulan sebelum hari pencoblosan menunjukkan mayoritas tidak mengetahui tanggal pasti diadakannya pemilu. Dari 1.200 responden, 29,5 persen menyatakan tidak tahu bahwa April 2019 akan diadakan Pemilu. Sedangkan 24,2 persen yang bisa menjawab bulannya, tidak dapat menjawab tanggal pasti diadakannya pemilu.

5. Tidak difasilitasi

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya untuk memberikan suara di hari Pemilu. Sayangnya, keterbatasan yang dimiliki sering kali menghambat mereka untuk memberikan suara. Misalnya, tidak ada bantuan untuk pergi menuju ke lokasi Tempat Pemungutan Suara atau TPS dan tidak tersedianya surat suara khusus bagi disabilitas. Padahal, jumlah pemilih disabilitas di Indonesia pada 2019 mencapai 1,2 juta orang.

Pilihan Editor: Mengajak Orang Lain Golput, Apakah Sanksinya?

Berita terkait

Soal Artis Maju Pilkada 2024, Akademikus: Popularitas Saja Belum Cukup Jadi Modal Politik

1 hari lalu

Soal Artis Maju Pilkada 2024, Akademikus: Popularitas Saja Belum Cukup Jadi Modal Politik

Pengamat menilai banyaknya artis yang jadi calon kepala daerah pada Pilkada 2024 membuktikan parpol gagal mencetak kader berkualitas.

Baca Selengkapnya

Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

2 hari lalu

Kata Pengamat soal Tantangan Anies Baswedan Mau Dirikan Partai Politik

Pengamat menjelaskan sejumlah tantangan bagi Anies Baswedan dalam mendirikan partai politik.

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

Gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta mendapatkan respons dari KPU dan Bawaslu. Apa respons mereka?

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta: Gerakan Coblos Semua Tak Bermakna

2 hari lalu

KPU Jakarta: Gerakan Coblos Semua Tak Bermakna

KPU Jakarta menilai gerakan golput tak bermakna dalam proses pemilu, justru membawa kemudahan bagi paslon untuk menang.

Baca Selengkapnya

Viral Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tak Golput

3 hari lalu

Viral Anak Abah Tusuk 3 Paslon, KPU DKI Jakarta Ajak Masyarakat Tak Golput

KPU DKI Jakarta akan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat setelah viral anak abah tusuk 3 paslon.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Bawaslu Akan Lakukan Sosialisasi

3 hari lalu

Antisipasi Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon, Bawaslu Akan Lakukan Sosialisasi

Bawaslu akan lakukan sosialiasi untuk mengantisipasi gerakan anak abah tusuk 3 paslon

Baca Selengkapnya

Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

3 hari lalu

Nawawi Pomolango Tolak Anggapan KPK Anak Kandung Pemerintahan Megawati

Nawawi Pomolango mengatakan seharusnya KPK lahir pada Agustus 2001, namun, KPK tak kunjung dibentuk karena banyak pihak tak menginginkannya.

Baca Selengkapnya

Mirip Golput, Apakah Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta Bisa Dipidana?

4 hari lalu

Mirip Golput, Apakah Gerakan Anak Abah Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta Bisa Dipidana?

Gerakan anak abah tusuk 3 paslon merupakan ajakan agar para pemilih di Pilkada Jakarta mencoblos tiga kotak suara sekaligus.

Baca Selengkapnya

Gerakan Tusuk 3 Paslon: Anies Sebut Hak Konstitusi, Relawan Prabowo-Gibran Bilang Rusak Demokrasi

5 hari lalu

Gerakan Tusuk 3 Paslon: Anies Sebut Hak Konstitusi, Relawan Prabowo-Gibran Bilang Rusak Demokrasi

Koordinator Nasional Prabowo-Gibran Digital Team mengatakan, Gerakan Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta berpotensi merusak demokrasi. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

5 hari lalu

Alasan Komisi II DPR Sebut Undang-Undang Pemilu Perlu Direvisi

Sejumlah hal perihal pelaksanaan Pemilu 2024 disorot anggota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya