TEMPO.CO, Jakarta - Penggunaan nama safe house pada rumah Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, ditentang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tergabung dalam Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute.

Ketua IM57+ Institute Praswad Nugraha mengatakan, penggunaan nama safe house sangat membingungkan. Karena rumah itu berbeda fungsinya.

"Di KPK sendiri, safe house merupakan tempat tersembunyi yang merupakan bagian tempat rahasia dalam mendukung operasi intelejen dan surveillance dalam mendukung penegakan hukum," kata Praswad dalam keterangan resminya, Jumat, 27 Oktober 2023.

Praswad mengatakan, lokasi safe house sangat rahasia yang bahkan tidak semua penyidik mengetahui keberadaannya. Selain itu, kepemilikannya pun tercatat dalam aset KPK dan dibiayai oleh APBN.

"Penggunaan rumah yang diduga digunakan oleh Firli Bahuri bertemu dengan pejabat dan bahkan Syahrul Yasin Limpo, tentu tidak dapat dianggap sebagai safe house," kata Praswad.

"Rumah tersebut lebih tepat disebut lobby house karena ternyata diduga menjadi tempat terjadinya negosiasi-negosiasi," tambahnya.

Jikapun memang terbukti kalau rumah tersebut tercatat di KPK, kata Praswad, malah akan menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK. Ini karena Firli menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dalam melakukan lobi.

Rumah Ketua KPK Firli Bahuri di Jalan Kertanegara Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, digeledah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskimsus) Polda Metro Jaya pada Kamis kemarin, 26 Oktober 2023.

Menurut Kuasa hukum Firli, Ian Iskandar, rumah itu adalah rumah sewaan Firli. Dia menjelaskan rumah itu disewa Firli untuk beristirahat saat dinas di Jakarta.

"Itu sewa kalau beliau ke Jakarta, mau rehat istirahat, karena jarak dari Bekasi ke tempat dia bekerja kan cukup jauh kan. Untuk rehat saja, istirahat, bukan punya Pak Firli," ujar Ian kepada wartawan di depan kompleks perumahan Firli di Bekasi, Kamis, 26 Oktober 2023.

Diketahui, Firli tengah menjalani proses penegakan hukum atas kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Pilihan Editor: Firli Bahuri Minta Pemeriksaan Dewas KPK Diundur