TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Hal itu disinyalir menjadi titik awal Gibran Rakabuming Raka yang merupakan ponakan dari Ketua MK Anwar Usman dan anak Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk maju menjadi calon wakil presiden.

Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa putusan itu melanggengkan politik dinasti karena Jokowi saat ini masih menjabat. “Dalam konteks keluarga Jokowi itu caranya terlalu instan, yang betul-betul memanfaatkan Jokowi yang masih menjabat," kata Bivitri Susanti pada Senin, 16 Oktober 2023.

Jauh hari sebelum Bivitri, kritikus politik Rocky Gerung sempat berujar hal sama soal dinasti politik Joko Widodo yang berbeda dengan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dengan Agus Harimurti Yudhoyono ketika menjadi narasumber dalam siniar Bocor Alus Politik Tempo pada 12 Agustus 2023.

“Kalau SBY masih berkuasa terus AHY harus jadi wakil presiden, itu baru dinasti. Lain dengan Jokowi, yang kekuasannya dipakai untuk mem-back-up keluarganya,” kata Rocky.

Merespons dugaan politik dinasti tersebut, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto yang telah memilih putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden mengatakan bahwa praktik dinasti politik sudah biasa terjadi.

“Ayah saya Soemitro, kakeknya Margono telah berjuang untuk Indonesia. Saya juga dinasti. Kita dinasti, (tapi) kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa?" kata dia.

Prabowo juga mengatakan bahwa publik kerap melihat sisi negatif dari dinasti politik. Dia meminta agar publik melihat sisi positif dari dinasti politik. "Orang ingin berbakti, apa salahnya?" kata Prabowo.

Tentang Dinasti Politik

Dilansir dari mkri.id dan babel.bawaslu, dinasti politik diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Sistem ini biasanya erat dengan sistem negara monarki absolut atau kerajaan.

Meskipun begitu, bentuk dari dinasti politik itu tidak hanya dalam sistem kerajaan. Sistem itu bahkan bisa diterapkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Menurut Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng setidaknya ada tiga jenis politik dinasti di Indonesia.

1. Regenerasi

Menurut Endi, ciri dinasti jenis regenerasi adalah kepemimpinan tanpa jeda, yakni satu keluarga memimpin sebuah daerah tanpa jeda. Modelnya seperti arisan keluarga," ucap Endi pada Sabtu, 7 Januari 2017.

Ia mencontohkan dinasti politik yang terjadi di Kediri. Dinasti itu bermula dari Sutrisno, Bupati Kediri periode 1999-2009. Setelah menjabat selama dua periode, kekuasaan diperebutkan istri pertama dan kedua Sutrisno. Dalam pilkada 2009, istri pertama Sutrisno, Hariyani menang.

2. Lintas kamar atau cabang

Jenis ini biasa terjadi di Aceh ketika kursi eksekutif dan legislatif diduduki kakak beradik. "Kontrol check and balance dalam situasi seperti ini berpotensi hilang," ujar Endi.

3. Lintas Daerah

Jenis politik dinasti ini adalah ketika anggota sebuah keluarga menguasai jabatan strategis di berbagai daerah. Ia menuturkan model dinasti ini terjadi di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Menurut Endi, praktik kekuasaan politik dinasti dapat merugikan masyarakat. "Tidak ada satu pun daerah yang maju dengan dipimpin dinasti politik," kata Endi.

Sejalan dengan Endi, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) saat itu Adnan Topan Husodo menyatakan dinasti politik berpotensi besar menimbulkan perilaku korupsi. "Dinasti politik cenderung melahirkan korupsi," ujarnya.

ANANDA BINTANG I VINDRY FLORENTIN l YUNI ROHMAWATI I HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Kiprah Anak-anak Presiden di Dunia Politik dari Sukarno hinngga Jokowi