TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi surat permintaan supervisi dari Polda Metro Jaya perihal kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo alias SYL.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan belum mengetahui keberadaan adanya surat permintaan dokumen yang diminta oleh Polda Metro Jaya itu.

“Saya secara pribadi belum mengetahui suratnya, mungkin di bagian persuratan atau biro hukum,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 20 Oktober 2023.

Sebab itu, kata Asep, dirinya juga belum mengetahui isi dari permintaan dokumen yang dibutuhkan Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus dugaan rasuah yang melibatkan pimpinan KPK.

“Intinya itu akan kami respons karena resmi dari Polda Metro Jaya,” ujar Asep.

Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris, mengatakan pihaknya tak punya wewenang melakukan supervisi.

"Tanyakan saja ke Deputi Korsup KPK karena Dewas tidak memiliki wewenang supervisi,” kata Syamsuddin saat dihubungi, Kamis, 19 Oktober 2023.

Sementara pasca dijelaskan perihal isi surat itu bahwa peran Dewas KPK untuk mendorong Firli Bahuri menyetujui supervisi, Syamsuddin mengatakan sudah menyampaikannya ke pimpinan KPK. “Ya surat tersebut sudah diteruskan ke pimpinan KPK,” ujar Syamsuddin.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengirimkan surat permohonan supervisi atas penanganan kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo oleh Firli Bahuri pada Rabu, 18 Oktober 2023. Permintaan itu setelah surat yang sebelumnya sudah dikirim untuk supervisi rupanya tidak mendapat respons dari KPK.

“Pada 18 Oktober 2023 hari ini penyidik telah membuat surat kepada Dewas KPK yang berisikan materi surat,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Safri Simanjuntak, Rabu, 18 Oktober 2023.

Surat itu berisi beberapa pesan yakni pemanggilan Firli Bahuri sebagai saksi di Polda Metro Jaya, penanganan perkara dugaan pemerasan, dan desakan agar Dewas KPK mendorong Firli Bahuri untuk menyetujui supervisi.

“Surat yang ditujukan kepada Dewas KPK adalah meminta untuk mendorong pimpinan KPK menugaskan Deputi Koordinator Koordinasi dan Supervisi, Deputi Koorsup KPK untuk melaksanakan supervisi penanganan perkara, untuk segera dilaksanakan, direalisasikan,” tuturnya.

Pilihan Editor: Prabowo Subianto Hadiri Rapimnas Partai Golkar Hari Ini