TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pilpres Projo (Pro Jokowi) Panel Barus mengatakan tuduhan bahwa terdapat politik dinasti dalam demokrasi di Indonesia adalah omong kosong belaka. “Bullshit kalau dibilang ada dinasti politik dalam demokrasi liberal,” kata Panel Barus dalam konferensi pers di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 Oktober 2023.

Menurutnya, dinasti politik tidak eksis dalam model politik liberal seperti yang ada di Indonesia. Alasannya, kata Panel Barus, karena keputusan akhir dalam memilih pemimpin berada di tangan rakyat.

Panel Barus memberikan pernyataan tersebut menanggapi banyaknya tuduhan praktik politik dinasti terhadap keluarga Presiden Joko Widodo alias Jokowi belakangan ini. Pasalnya, kedua putra Jokowi sedang aktif di kancah politik nasional.

Anak pertama Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, santer dikabarkan akan menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Sementara itu, putra bungsunya Kaesang Pangarep baru saja terpilih menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Senin, 25 September 2023. “Narasi-narasi seperti itu (dinasti politik) menurut saya tidak tepat dalam model politik yang liberal seperti kita ini, karena pada akhirnya rakyat yang memutuskan siapa yang ada di hati rakyat,” ujar Panel.

Dia pun menyatakan pandangan tersebut tidak relevan. “Dalam politik liberal enggak relevan ngomong tentang dinasti,” kata Panel Barus.

Hubungan darah dalam berpolitik, ujar Panel, tidak ada hubungannya dengan dinasti politik. Hal tersebut berlaku selama proses politik praktis tidak melanggar prosedur yang ada. “Sepanjang itu tidak melanggar prosedur yang ada itu salahnya apa? Enggak ada,” ucap Panel.

Panel Barus memberikan contoh politikus-politikus di Indonesia yang memiliki hubungan darah. Dia menyebutkan sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang merupakan keluarga dari Presiden Pertama Indonesia Sukarno.

Selain itu, kata Panel, terdapat juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Keduanya merupakan anak dari Presiden Keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Panel mengatakan, tidak ada masalah kalau anak-cucu dari politikus-politikus tersebut aktif berperan dalam kegiatan politik praktis. Pasalnya, keputusan terakhir mereka bisa menjabat atau tidak ada di tangan rakyat. “Salah? Enggak salah. Terpilih atau tidak? Tergantung rakyat. Ketika kontestasi kan rakyat yang jadi hakim dan memutuskan,” ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan kebanyakan warga Indonesia tidak setuju dengan keberadaan dinasti politik. Dirinya mengetahui hal tersebut dari jajak pendapat yang dilakukan lembaga riset politiknya, Voxpol.

Pangi berujar dirinya tidak mempermasalahkan pencalonan Gibran sebagai cawapres. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak politik masing-masing orang. Namun, kata Pangi, yang menjadi masalah adalah pencalonan anak seorang pejabat negara ketika orang tuanya masih memiliki kekuasaan.

“Problemnya ketika orang yang sedang berkuasa, presiden anaknya mencalonkan, adalah bagaimana memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu kita tidak terpeleset menjadi tidak fair,” ujar Pangi saat ditemui di Nusantara III DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 10 Oktober 2023. Menurut Pangi, pencalonan anggota keluarga seseorang yang sedang berkuasa akan sedikit banyak mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu tersebut.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Soal Batas Usia Cawapres, Pengamat: Kalau MK Mau Suburkan Dinasti Politik, Ya Lanjutkan