Sekjen PBB Sebut Cawapres Prabowo Akan Diumumkan Bersamaan dengan Tim Pemenangan

Reporter

Tika Ayu

Minggu, 8 Oktober 2023 20:03 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor (kanan) saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Oktober 2023. Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediamannya yang rencananya akan dihadiri oleh Prabowo Subianto namun batal hadir dikarenakan harus memimpin rapat kabinet terbatas untuk membahas persoalan perang yang terjadi di Timur Tengah yang melibatkan Palestina dan Israel. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengumumkan kandidat cawapres dan Tim Pemenangan Bacapres Prabowo Subianto secara bersamaan. Hal ini merespon progres KIM menuju pendaftaran paslon Bacapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Ya, pada saatnya kami akan mengumumkan siapa ketua tim, siapa personel timnya, siapa calon wakil presidennya begitu," katanya Ahad, 8 Oktober 2023 usai acara Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijiriah, di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sebelumnya, pada Sabtu, 7 Oktober lalu di Senayan, Jakarta, mencuat kembali nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapresnya Prabowo. Nama Gibran diusulkan Relawan Jokowi, Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi alias Samawi.

Afriansyah enggan memastikan kapan pengumuman tersebut. "Tunggu tanggal mainnya," katanya sambil tertawa.

Ia mengatakan, berbagai pihak dalam KIM telah sepakat bahwa akan mengemukakan informasi ini berdasarkan persetujuan bersama. PBB, kata Afriansyah, tak mau mendahului Prabowo.

Advertising
Advertising

"Saya tidak mau mendahului Pak Prabowo. Karena kami bersepakat semua diputuskan Pak Prabowo atas dasar musyawarah mufakat," ucapnya.

Afriansyah membantah KIM tidak menunjukan progres kerja koalisi. Ia mengklaim pihaknya rutin mengadakan pertemuan guna membahas kerja koalisi. Hanya saja kata Afriasnyah, gerak KIM tidak tersorot media.

"Kami sudah (sering) ngumpul, tinggal Pak Prabowo menunjuk siapa Ketua Tim Pemenangan Nasional-nya. Seluruh partai Koalisi Indonesia Maju sudah sering kumpul. Tapi kita enggak pernah ekspos dan tidak perlu di-publish juga," katanya.

Ia membantah menyembunyikan hasil pertemuan di KIM. "Tidak. Tidak ada. Karena menang hanya masih digodok. Dan perlu waktu untuk memberikan penjelasan. Biar fix betul," katanya.

Selain itu, ia juga menyebut kondisi politik yang masih cair jadi alasan tidak mengungkap progres di koalisi ke media.

"Artinya koalisi bisa bertambah nih kemarin juga kemarin tiba-tiba berubah. Keluar PKB masuk Demokrat. Kan begitu. Jadi kita tidak mau mendahului. Takutnya kita udah ngomong, rupanya berbeda," katanya.

KIM, kata dia, ingin menciptakan suatu komdisi politik menjelang Pemilu dengan kondisi tenang.

"Nah ini yang dianggap betul. Kami ingin membuat suasana politik ini tenang, aman, nyaman, happy bahagia, itu tujuannya," katanya.

Koalisi Indonesia Maju didukung berbagai partai Parlemen dan Non-parlemen di antaranya Partai Gerindra, PAN, Golkar, PBB, Partai Prima, Partai Garda Republik, Partai Gelora.

Pilihan Editor: Pakar Politik Nilai Ada Perlakuan Berbeda antara Kubu Ganjar dan Prabowo ke Khofifah

Berita terkait

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

40 menit lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

2 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

2 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

3 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

3 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

4 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

6 jam lalu

Hari Pertama Menjabat, PM Singapura Lawrence Wong Rapat Kabinet Hingga Telepon Prabowo

PM Lawrence Wong pada Kamis mulai bekerja, sehari setelah dilantik sebagai perdana menteri keempat Singapura.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

8 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

20 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

23 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya