3 Sorotan Mahfud MD Soal Dugaan Korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo Tersangka?

Senin, 2 Oktober 2023 10:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Hukum Politik dan Keamanan Mahfud MD turut mengomentari soal kasus dugaan korupsi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Menteri Pertanian itu ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dua pejabat lain yang terjerat, yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. KPK sudah memanggil Syahrul dari 19 Juni 2023 untuk memberikan keterangan terkait kasus penyelidikan dugaan korupsi di Kementan.

Mahfud MD menyoroti tiga hal tentang kasus yang menyeret Syahrul Yasin Limpo. Berikut tiga hal yang disoroti Mahfud MD.

  1. Dugaan Korupsi dan Turun Langsung

Mahfud MD menyebut dirinya akan langsung turun tangan jika penyidik mengalami kesulitan mengungkapkan kasus korupsi Syahrul Yasin Lampo di Kementan.

“Pemerintah pasti dukung penuh, kalau ada kesulitan bilang ke saya, nanti saya turun tangan,” kata Mahfud MD pada Ahad, 1 Oktober 2023.

Advertising
Advertising

Keterlibatan langsung tersebut merupakan bukti bahwa pemerintah tidak pandang bulu menangani kasus tindak pidana apalagi korupsi. Mahfud bilang bahwa hukum harus ditegakkan. “Kalau mau negara ini baik, hukum harus ditegakkan. Ke atas itu hukum harus memberi kepastian ke bawah harus memberi perlindungan," kata Mahfud MD.

Pada Kamis, 28 September 2023, KPK telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yasin Lampo. Setelah digeledah, KPK menemukan uang tunai puluhan miliar dari rumah dinas yang terletak di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan.

  1. Senjata Ilegal Bisa Diproses Hukum

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan temuan KPK terkait 12 pucuk senjata api di rumah Syahrul Yasin Limpo. Saat ini, temuan senjata itu dititipkan ke Polda Metro Jaya.

Terkait penemuan senjata api itu, Mahfud MD berkomentar bahwa itu bisa dipidana. "Kalau itu senjata benar dan tanpa izin serta tanpa hak penggunaan ya harus diproses hukum lagi," katanya.

Awalnya Mahfud MD menanggapi kabar itu mengaku belum dengar. Tetapi jika memang ada perlu diusut. Bahkan Mahfud MD heran karena di rumah dinasnya juga tidak ada senjata api. “Di rumah saya aja ndak ada senjata api, rumah saya juga kan rumah dinas,” kata Mahfud.

  1. Pelenyapan Dokumen Bisa Masuk Tindak Pidana

Mahfud Md belum mendengar bahwa ada kabar Syahrul Yasin Limpo hendak melenyapkan dokumen. “Saya belum dengar. Tapi itu bisa masuk tindak pidana ada hukumannya sendiri. Haru diusut itu,” kata Mahfud.

ANANDA BINTANG I ADE RIDWAN YANDWIPUTRA l MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan Editor: KPK Dikabarkan Tetapkan Syahrul Yasin Limpo Tersangka, Dua Adiknya Pernah Terlibat Kasus Korupsi

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

20 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

21 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

22 jam lalu

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

23 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

23 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

1 hari lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

1 hari lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 hari lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya