TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa G30S dikenal sebagai gerakan untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Sukarno. Peristiwa tersebut terjadi pada 30 September 1965–1 Oktober 1965. Selain itu, ada politik identitas yang dipakai, yaitu komunisme. Dalam pembentukan sejarahnya, peristiwa ini erat dengan upaya Partai Komunis Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi negara berhaluan komunis.

Peristiwa G30S ini ditandai dengan pengincaran sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) oleh pasukan khusus yang bernama Tjakrabirawa. Tiga di antaranya menjadi target pembunuhan di rumahnya. Sisanya diculik dan dibunuh di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan Tjakrabirawa sebenarnya adalah pasukan khusus yang bertugas mengawal Presiden Sukarno. Pada saat melakukan aksi penculikan, Tjakrabirawa dipimpin oleh Letkol Untung, salah satu perwira TNI AD.

Pada 30 September 1965 malam, pasukan Tjakrabirawa diperintahkan menangkap jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Sasaran utama Tjakrabirawa adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, tetapi Nasution berhasil kabur dari upaya pembunuhan. Di sisi lain, tujuh jenderal TNI AD gugur dalam peristiwa ini.

Situasi Politik Sebelum Peristiwa G30S

Beberapa gejolak politik sebelum terjadinya G30S memiliki andil dalam meletusnya peristiwa tersebut. Berikut adalah beberapa situasi politik sebelum peristiwa G30S:

1. Konflik PKI dengan TNI AD

Sejak awal kemunculan PKI dalam kontestasi politik nasional, PKI kerap berselisih dengan TNI. Sebelum peristiwa G30S, mengutip bemu.umm.ac.id, PKI dan TNI kembali bersitegang.

Kala itu, permasalahan muncul akibat pembentukan Angkatan Kelima yang diinisiasi oleh PKI. Angkatan Kelima adalah unsur pertahanan keamanan Indonesia yang digagas oleh DN Aidit, Ketua PKI. Ide besar Aidit adalah untuk mempersenjatai kurang lebih 15 juta buruh tani dengan senjata-senjata yang juga dimiliki oleh TNI AD. Gagasan tersebut langsung ditolak oleh Jenderal AH Nasution.

Hubungan PKI dengan TNI kian renggang, imbas dari penolakan dan usulan yang tidak menemui kata sepakat. Di sisi lain, PKI menggunakan basis pendukungnya untuk melakukan konfrontansi dengan TNI AD. Perselisihan rakyat pendukung PKI dengan TNI AD mencapai puncaknya di hari-hari setelah Peristiwa G30S.

2. Tak Idealnya Ideologi NASAKOM

NASAKOM atau nasionalisme, agama, dan komunisme adalah proyek ambisius Presiden Sukarno untuk menyatukan tiga unsur politik terkuat, yaitu kubu nasionalis, agamis (islam), dan komunis. Namun, dalam praktiknya, ideologi ini hanya menguntungkan satu kubu, yaitu kubu komunis.

Bahkan, dilansir dari laman museumnusantara.com, dalam kurun waktu diberlakukannya NASAKOM, banyak kekacauan yang dilakukan oleh PKI. Orang yang melaporkan tindakan tersebut malah dicap Sukarno sebagai penolak ideologi NASAKOM. Beberapa partai lain juga pernah berkonflik dengan PKI, imbas dari NASAKOM salah satunya adalah penangkapan Sutan Syahrir sebagai petinggi Partai Sosialis Indonesia. NASAKOM dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk meningkatkan kekuatan politiknya.

3. Dugaan Keterlibatan Amerika Serikat

Amerika Serikat dipercaya memiliki andil yang besar dalam situasi politik Indonesia menjelang Peristiwa G30S. Dilansir dari bemu.umm.ac.id, banyak dokumen FBI yang menguak keterlibatan Amerika Serikat dalam Peristiwa G30S. Amerika Serikat memang pada saat itu merupakan negara yang memerangi ideologi komunisme. Hal tersebut terjadi karena Amerika Serikat sedang berada dalam perang dingin melawan Rusia.

Amerika Serikat menyadari bahayanya jika pemerintahan Indonesia jatuh ke tangan PKI. Jika jatuh ke tangan PKI, maka otomatis Indonesia akan berhaluan komunis dan terkoneksi dengan Rusia. Dalam wacana perang dingin, Amerika Serikat sadar bahwa Indonesia tidak boleh dipimpin oleh PKI. Keterlibatan Amerika Serikat menjadi salah satu panasnya situasi politik Indonesia sebelum Peristiwa G30S.

Pilihan Editor: 5 Sitruasi Menjelang G30S Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas