Rapat dengan DPR soal Pemajuan Jadwal Pendaftaran Capres pada Rabu Depan, KPU Tunggu Undangan

Minggu, 17 September 2023 07:15 WIB

Komisioner KPU August Mellaz didampingi Betty Epsilon Idroos, Idham Kholik dan Mochamad Afifuddin memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mendapatkan informasi dari DPR soal rapat dengar pendapat untuk konsultasi rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. "Akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan kami menunggu surat undangan resmi dari DPR," kata Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik saat dihubungi pada Sabtu, 16 September 2023.

Saat ditanya soal Komisi II DPR yang sudah menjadwalkan rapat pada Rabu, 20 September 2023, ia mengungkapkan KPU masih menunggu surat undangan resmi dari legislatif. Namun, Idham yakin bahwa informasi yang beredar tersebut benar adanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan jadwal rapat dengar pendapat bersama KPU akan digelar pada Rabu, 20 September 2023. "Rencananya Rabu," jelas Ahmad kepada Tempo melalui pesan singkat pada Sabtu, 16 September 2023.

Rapat DPR dan KPU tersebut direncanakan akan membahas soal wacana perubahan jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024. Pendaftaran capres dan cawapres untuk Pemilu 2024 yang sebelumnya dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023 dimajukan menjadi 10 hingga 16 Oktober 2023.

Di sisi lain, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan belum ada pemberitahuan dan jadwal soal rapat dengar pendapat dengan KPU pada Rabu mendatang. "Saya cek ya, di jadwal enggak ada ya," kata Mardani melalui pesan singkat pada Sabtu, 16 September 2023.

Advertising
Advertising

Ia memperlihatkan dua agenda di jadwal pada Rabu, 20 September 2023 yang merupakan Rapat Kerja RUU ASN dengan beberapa kementerian dan Rapat Kerja TK I dengan DPR bersama beberapa menteri.

Saat dikonfirmasi kembali soal pernyataan terbaru Ahmad Doli yang mengatakan akan menggelar rapat pada Rabu mendatang, politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tersebut mengatakan belum ada pemberitahuan, "Belum," ujarnya.

NUR KHASANAH APRILIANI

Pilihan Editor: Ketua Komisi II DPR Bilang Perubahan Jadwal Pendaftaran Calon di Pilpres 2024 Dibahas Pekan Depan

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

26 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

5 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

5 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

16 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

19 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

20 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

20 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

20 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya