TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, keadaan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sedang memanas. Ini disebabkan oleh penolakan warga terhadap pengembangan Rempang Eco City.

Proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional memuat ketentuan ini.

Politikus dari berbagai partai ikut buka suara soal ini. Beberapa diantaranya datang dari Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay dan Juru Bicara Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat.

PAN minta pemerintah hentikan sementara rencana pengembangan Pulau Rempang

Saleh menyatakan bahwa kepentingan investasi di Rempang harus dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kesejahteraan. Ia meminta pemerintah untuk menghentikan rencana pembangunan wilayah Rempang untuk sementara waktu.

Dalam keterangan tertulis pada Kamis, 14 September 2023, dia menyatakan, bahwa langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berbicara dengan masyarakat. Saleh mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan informasi terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam rencana investasi yang akan datang. Termasuk apa yang dapat diterima oleh masyarakat, bagaimana hak-hak masyarakat dilindungi, dan bagaimana mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan aman.

Menurutnya, untuk mencegah penolakan terus terjadi, sangat penting untuk menjadi jelas tentang hal tersebut. Saleh menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah meminta sosialisasi yang intensif. Karena itu, komunikasi humanis sangat penting, meskipun Jokowi sendiri tidak menginginkan kekerasan terjadi, kata Saleh. <!--more-->

Minta warga yang sempat ditahan dilepas

Saleh menyarankan agar kondisi kondusif dan percakapan antara pemerintah dan masyarakat berjalan lancar dan baik, ia meminta pihak kepolisian untuk melepaskan warga yang sempat ditahan. Menurut Saleh, dengan melepaskan warga yang sempat ditahan, masyarakat akan mengapresiasi.

Saleh juga menyebutkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, harus berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh masyarakat.

Saleh berpendapat bahwa penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan perlindungan warga negara saat menangani kasus Rempang. Salah satunya adalah mengimbau agar tidak ada konflik antara warga dan petugas keamanan. Sebab, setiap konflik pasti akan menimbulkan masalah baru yang biasanya lebih sulit untuk diselesaikan.

Menurut Saleh, meskipun proyek investasi besar di Rampang mungkin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada dasarnya investasi harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

"Pemerintah harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri."

Saleh menyatakan bahwa dalam upaya menyelesaikan masalah Rempang, tidak boleh ada penggusuran dan pemaksaan relokasi. Dia mengatakan bahwa penggunaan metode ini sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang terbukti memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat.

Respons represifitas aparat dinilai tidak tepat

Saleh menilai respons represifitas aparat pada saat penyampaian aspirasi masyarakat tidak tepat. Menurut Saleh, masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya harus dilindungi.

Masyarakat Rempang kata Saleh sah menyampaikan pendapat secara terbuka dan hal itu dijamin dalam konstitusi. Menurutnya, hal ini adalah fondasi utama sebagai negara demokrasi.

Maka fraksi PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi. Ia mengatakan bahwa aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas.

Saleh mengatakan warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar.<!--more-->

PKS sesalkan bentrokan fisik aparat keamanan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI juga memberikan atensi pada kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Juru Bicara Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menyampaikan bahwa Fraksi PKS sangat menyesalkan bentrok fisik aparat keamanan dengan masyarakat Melayu di Pulau Rempang.

PKS beri lima rekomendasi

Dengan kondisi tersebut, Syahrul menyampaikan bahwa PKS memberikan lima rekomendasi yang mesti dilaksanakan secepatnya oleh pemerintah.

Pertama, Pemerintah mesti menjamin pengobatan masyarakat yang menjadi korban dari kerusuhan ini. Kedua, membebaskan masyarakat yang ditahan dan melindungi keamanan korban penangkapan dari penganiayaan. Ketiga, meminta TNI - Polri untuk mengusut tuntas adanya pelanggaran Standard Operasional Prosedur (SOP).

Keempat, PKS meminta pemerintah agar menghentikan sementara PSN Rempang Ecocity, sampai seluruh hak masyarakat terdampak terpenuhi dan menjamin akar budaya mereka tidak hilang. Dan kelima kata Syahrul, PKS mengecam tindakan aparat yang represif kepada masyarakat dan meminta aparat untuk menahan diri.

RIRI RAHAYU | TIKA AYU

Pilihan Editor: Bareskrim Sita Aset Jaringan Fredy Pratama Rp 10,5 Triliun, PPATK Sebut Perputaran Uang Capai Rp 51 Triliun