Cak Imin Diperiksa KPK, PKB: Agenda Terhambat, Sosialisasi Tetap Berjalan

Reporter

Tempo.co

Jumat, 8 September 2023 15:20 WIB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan selama 5 jam, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 7 September 2023. Cak Imin yang merupakan Bakal Calon Wakil Presiden RI berpasangan dengan Bakal Calon Presiden RI 2024, Anies Baswedan, dimintai keterangan dan pengetahuannya sebagai saksi kapasitas saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada tahun 2012. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar atau Cak Imin diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama kurang lebih 5 jam, Kamis, 7 September 2023. Muhaimin diperiksa sebagai saksi dalam perkara korupsi proyek pembangunan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012, saat dia menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pemeriksaan itu sebenarnya diagendakan pada Selasa lalu, 5 September 2023. Akan tetapi Muhaimin berhalangan dan meminta pengunduran jadwal.

Muhaimin sebut sudah jelaskan semua yang diketahui

Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam, Cak Imin menyatakan kehadirannya sebagai upaya untuk membantu KPK mengungkap tuntas kasus tersebut. Dia berharap KPK bisa membongkar kasus ini segera.

"Saya sudah membantu menjelaskan semua yang saya tahu, semua yang saya pernah dengar dan Insyaallah semuanya yang saya ingat, yang saya tahu, sudah saya jelaskan," kata Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih, KPK, Kamis 7 September 2023.

Muhaimin yang pada Sabtu lalu, 2 September 2023 dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan itu pun menilai KPK akan menangani masalah ini dengan profesional. Dia pun memuji KPK yang dinilai tak kenal lelah dalam memberantas korupsi.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK yang terus melakukan langkah-langkah upaya penuntasan semua kasus korupsi dan kita semua mendukung," kata dia.<!--more-->

Cucun PKB: publik bisa menentukan

Advertising
Advertising

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, enggan berspekulasi soal pemeriksaan ketua umum partainya Muhaimin Iskandar oleh KPK. Cucun menyatakan publik bisa menilai sendiri apakah kasus itu memiliki unsur politis atau tidak. Dia pun meyakini KPK akan menjalankan tugasnya secara profesional.

“Publik bisa menentukan bagaimana di tengah - tengah hiruk pikuknya dalam kontestasi demokrasi, tiba-tiba ada hal yang mungkin dianggap 'janggal' oleh publik. Kami yakin (KPK) akan profesional dalam melakukan penegakan hukum” ujar Cucun di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis, 7 September 2023.

Pemeriksaan KPK membuat agenda Muhaimin terhambat

Cucun menyatakan pemeriksaan KPK itu menunda agenda Muhaimin untuk berziarah ke makam para Wali Songo. Dia menyatakan, awalnya agenda itu akan mulai berjalan hari ini. Dia menyatakan agenda itu merupakan persiapan PKB dan Muhaimin untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Kami rombongan akan berangkat besok pagi, tanggal 8 sampai tanggal 11. seharusnya hari ini, tetapi ditunda karena terkait hari ini Cak Imin sebagai warga negara memberikan keterangan yang diperlukan oleh negara yaitu undangan kesaksian oleh KPK. Jadi mundur sehari,” ujarnya menambahkan.

Cucun PKB: kami juga tak berburuk sangka

Cucun juga tak mau berburuk sangka terhadap KPK atau pun pihak lainnya. Yang pasti, menurut dia, Muhaimin Iskandar sudah melakukan apa yang diperintahkan sebagai warga negara, yaitu memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik.

“Kami juga tidak berburuk sangka bahwa ini misalkan ada hal - hal yang mereka lakukan tadi, seperti penggeledahan, dan lain-lain, " kata dia. <!--more-->

PKB Jawa Timur hormati proses hukum

Sebelumnya, PKB Jawa Timur menghormati proses hukum dan tetap gencar melakukan sosialisasi Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan. Pengurus DPW PKB Jatim, Fauzan Fuadi mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cak Imin di berbagai media.

"Selebihnya, biarkan rakyat yang menilai. Kita hormati saja," ujar Fauzan saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Agustus 2023.

Pemeriksaan Cak Imin tak pengaruhi langkah PKB Jatim

Menurut dia, pemanggilan Cak Imin ke KPK juga tidak berpengaruh kepada langkah PKB Jatim untuk melakukan sosialisasi Cak Imin sebagai cawapres ke masyarakat. Pihaknya tetap bergeriliya turun ke masyarakat dari paling bawah.

"Jalan terus, tidak terpengaruh. Bismillah, Allah SWT beri jalan," ucap pria yang menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu.

Klaim PKB tetap solid

Saat disinggung isu suara PKB terbelah, Fuad dengan tegas membantah. Pihaknya mengaku PKB tetap solid, termasuk dalam pencalonan capres dan cawapres.

"Isu dari mana? Kami fokus kerja, enggak sempat mikir isu," ucap dia.<!--more-->

KPK bantah tudingan politis

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menegaskan bahwa proses penyidikan kasus korupsi di Kemnaker era Cak Imin sudah berada dalam tahap penyidikan.

“Tim sudah melakukan proses penggeledahan, artinya sudah ada proses penyidikan. Itu dilakukan jauh hari sebelum ada isu-isu dengan proses politik. Ini tidak ada kaitannya dengan proses politk yang dimaksud,” ujar Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 4 September 2023.

KPK minta semua pihak tak bangun opini

Karena itu, kata Ali, pihaknya berharap agar semua pihak jangan membangun opini dengan menyangkut-pautkan kinerja KPK dengan proses politik. "Kami paham betul kalau ini tahun politik, kami harap jangan membawa KPK pada ke persoalan politk yang sedang berlansung,” ujar Ali.

Dia menegaskan penyelidikan kasus di Kemenaker tersebut jauh dilakukan sebelum adanya proses politik penetapan capres-cawapres 2024. Ali memastikan bahwa dalam perkara ini KPK memulai penyelidikan sejak satu tahun yang lalu.

I GUSTI AYU PUTU PUSPASARI | HANAA SEPTIANA

Pilihan Editor: Alasan Cak Imin Jadi Pendamping Anies Menurut Dewan Pakar NasDem dan Ketua Tim 8

Berita terkait

PKB Masih Belum Putuskan Dukung Ahmad Syauqi di Pilkada Banten

2 jam lalu

PKB Masih Belum Putuskan Dukung Ahmad Syauqi di Pilkada Banten

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda mengatakan, partainya masih memperlakukan Ahmad Syauqi sama dengan kandidat calon gubernur Banten lain.

Baca Selengkapnya

Profil Ahmad Syauqi, Putra Ma'ruf Amin yang Mau jadi Calon Gubernur Banten

3 jam lalu

Profil Ahmad Syauqi, Putra Ma'ruf Amin yang Mau jadi Calon Gubernur Banten

Putra Ma'ruf Amin, Ahmad Syauqi menyatakan bakal maju dalam Pilkada Banten. Syauqi bakal diusung PKB.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?

5 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?

Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut

5 jam lalu

Penyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut

Mantan istri Dirut PT Taspen itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PT Taspen pada 1 September 2022.

Baca Selengkapnya

PKB Bakal Koalisi dengan PKS di Pilkada Jawa Timur 2024

5 jam lalu

PKB Bakal Koalisi dengan PKS di Pilkada Jawa Timur 2024

PKB akan berkoalisi dengan PKS di Pilkada Jawa Timur 2024. Kepastian koalisi ini akan diumumkan dalam beberapa pekan mendatang.

Baca Selengkapnya

Alasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar

5 jam lalu

Alasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar

Usulan calon pansel KPK itu berasal dari pelbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi.

Baca Selengkapnya

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

7 jam lalu

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan MK mempertimbangkan eksepsi KPU karena PKB dalam permohonannya tidak melampirkan bukti.

Baca Selengkapnya

Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

8 jam lalu

Anggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri

ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.

Baca Selengkapnya

Jelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim

9 jam lalu

Jelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim

IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK tidak takut dalam menjatuhkan vonis etik terhadap Nurul Ghufron

Baca Selengkapnya

Gerindra Siapkan Ahmad Dhani Maju di Pilkada Surabaya, Ini Jalan Politik Pentolan Dewa 19

10 jam lalu

Gerindra Siapkan Ahmad Dhani Maju di Pilkada Surabaya, Ini Jalan Politik Pentolan Dewa 19

Partai Gerindra menyiapkan musisi Ahmad Dhani maju dalam Pilkada 2024, Calon Wali Kota Surabaya. Berikut perjalanan politik pentolan Dewa 19.

Baca Selengkapnya