Akun YouTube DPR RI Diretas, Komisi I Singgung Proteksi Akun Lemah dan Revisi UU ITE

Reporter

Tika Ayu

Editor

Febriyan

Rabu, 6 September 2023 14:32 WIB

Kanal YouTube Dewan Perwakilan Rakyat RI atau DPR RI diretas dan menampilkan siaran live streaming permainan judi online jenis slot pada Rabu pagi, 6 September 2023.[Tangkapan layar YouTube DPR RI]

TEMPO.CO, Jakarta - Akun YouTube DPR RI diretas dan menampilkan video-video tentang judi online. Anggota Komisi I Fraksi Golkar DPR RI Christina Aryani menilai hal tersebut karena sistem perlindungan akun DPR RI masih sangat lemah.

"Sungguh disayangkan, ini bisa dimaknai sistem perlindungan akun DPR masih sangat lemah, perlu perbaikan ke depannya," kata Christine melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 6 September 2023.

Tak hanya soal keamanan akun, Christina juga menyoroti soal sikap Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementeria Kominfo). Menurut dia, Komisi I DPR RI telah membahas spesifik soal judi online dalam Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bersama Kementerian Kominfo pada Senin lalu.

Kominfo dinilai ragu-ragu soal aturan penyaringan mandiri judi online

Dalam rapat itu, menurut dia, Komisi I telah meminta agar adanya aturan soal kewajiban platform menyertakan penyaringan mandiri atau self filtering kontennya. Akan tetapi, menurut Christina, Kementerian Kominfo malah tampak ragu-ragu untuk membuat peraturan tersebut.

"Dalam revisi UU ITE kewajiban bagi platform atau penyelenggara sarana elektronik (PSE) melakukan self filtering (penyaringan) terhadap konten/informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian," kata dia. "Kominfo reluctant (ragu-ragu)."

Advertising
Advertising

Menurt Christina, jika Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) melakukan self filtering, maka itu akan dapat membantu kerja pemerintah dalam memberantas maraknya situs judi online.

"Tidak hanya take down (penurunan) konten perjudian berlandaskan patroli siber dan menindaklanjuti aduan masyarakat," kata dia.

Christina menyatakan pratik self filtering ini sebenarnya sudah pernah diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, kata Christina, saat itu self filtering dilakukan terhadap konten bermuatan radikalisme.

"Pak Rudiantara (Menkominfo periode 2014-2019) terhadap konten bermuatan radikalisme," kata dia.

Selanjutnya, peretasan Akun YouTube DPR

<!--more-->

Berdasarkan pantuan Tempo, akun YouTube DPR RI diretas sejak Rabu pagi, 6 September 2023. Akun dengan nama @DPRRIOfficial tersebut sempat menampilkan siaran langsung permainan judi online jenis slot dalam bahasa Jepang.

Tak hanya itu, sejumlah video yang terdapat di akun itu pun menampilkan berbagai permainan judi online dalam berbagai bahasa. Foto profil akun YouTube juga berubah menjadi judi online bertuliskan slot baris.

Belum ada keterangan dari Sekretariat Jenderal DPR RI mengenai hal ini. Tempo masih mencoba melakukan konfirmasi.

Kapolri tegaskan tak ragu berantas judi online

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak akan ragu menindak praktik judi online setelah Menteri Komunikasi dan Informatika menyebut Indonesia darurat judi online.

“Yang jelas situs web itu tombolnya ada di Kominfo. Tugas kami dari Polri bekerja sama. Begitu ada, infokan ke kita, kita pukul,” kata Sigit usai apel gelar pasukan Operasi Tri Brata Jaya 2023 di silang Monas, Jakarta Pusat, 1 September 2023.

Sigit menegaskan Polri tidak pernah ragu dalam menindak tindak pidana judi online. Sejak 2022 hingga saat ini, kata Kapolri, pihaknya telah membongkar membongkar 685 kasus judi online.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, mengatakan pihaknya beserta seluruh kepolisian di daerah juga telah menangkap 866 pelaku judi online.

"Untuk tahun 2022 lumayan banyak pengungkapan judi online sekitar 610 yang 2022 itu dari Direktorat Siber dan seluruh wilayah jajaran. Kemudian di tahun 2023 ini masih jalan terus ya, sekitar 75 ini masih berjalan," ujar Vivid kepada wartawan, Kamis, 31 Agustus 2023.

Hingga berita ini diturunkan, Akun Youtube DPR RI tampak belum pulih. Bahkan, akun tersebut telah hilang dari laman pencarian.

Berita terkait

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

4 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

19 jam lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

1 hari lalu

Draft RUU Penyiaran Larang Penayangan Konten Eksklusif Jurnalisme Investigasi, AJI Sebut Upaya Membungkam Pers

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, meminta agar DPR menghapus pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran tersebut.

Baca Selengkapnya

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

1 hari lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Stres Kalah Judi Slot? Begini Cara Menghentikan Kecanduannya

1 hari lalu

Stres Kalah Judi Slot? Begini Cara Menghentikan Kecanduannya

Ada beberapa cara menghilangkan kecanduan berjudi online atau judi slot yang memerlukan dukungan orang terdekat dan bantuan ahli psikologi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

1 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

2 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya