Abraham Samad Disarankan Jadi Cawapres Ganjar, Politikus Senior PDIP: Kami Tak Tergoda Dansa Politik

Selasa, 29 Agustus 2023 16:37 WIB

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno. dok.TEMPO/Dhemas

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, angkat bicara soal isu Abraham Samad diajukan sebagai calon wakil presiden atau cawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Usul itu muncul untuk melengkapi Ganjar yang gencar mengkampanyekan antikorupsi jika terpilih nanti.

Namun, Hendrawan mengatakan usulan cawapres merupakan wilayah asesmen dan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pihaknya juga tidak mau terlalu menanggapi usulan tersebut. "Kami diinstruksikan untuk tidak tergoda dengan dansa-dansa politik,” kata Hendrawan, Selasa, 29 Agustus 2023.

Soal wacana Budiman Sudjatmiko menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024, anggota komisi XI DPR RI itu juga irit bicara. Menurut dia, Budiman sudah tidak ada hubungannya lagi dengan PDIP. “Bila Budiman dipilih menjadi cawapres (Prabowo) atau posisi apa pun, itu sudah bukan urusan PDIP. Ia sudah tidak memiliki ikatan lagi dengan partai. Yang bersangkutan sudah keluar barisan dan sedang sibuk membangun kesadaran sejarah baru,” kata Hendrawan.

Sebelumnya, usulan agar Ganjar menggandeng Abraham Samad muncul dari analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat. Menurut dia, Ganjar memerlukan cawapres yang bisa memperkuat elektabilitas dan disarankan menggandeng tokoh anti korupsi seperti Abraham Samad yang merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ganjar pernah memiliki slogan Mboten Korupsi Mboten Ngapusi. Nah, pas tuh kalau sosok cawapresnya tokoh yang memiliki integritas tinggi seperti Abraham Samad,” kata Hensat.

Ia juga mengungkapkan langkah serupa telah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini merangkul politikus PDIP yang baru saja dipecat, Budiman Sudjatmiko. Hensat yakin tidak tertutup kemungkinan Budiman Sudjatmiko menjadi cawapres Prabowo.

Advertising
Advertising

"Prabowo mencoba menghilangkan stigma pelanggar HAM dengan merangkul Budiman Sudjatmiko. Bahkan Budiman juga mendirikan relawan PRABU (Prabowo-Budiman). Mungkin juga suatu saat nanti sebagai cawapresnya," kata Hensat.

Budiman sebelumnya dipecat dari PDIP karena secara terang-terangan mendukung Prabowo. Deklarasi dukungan itu Budiman lakukan pada Jumat, 18 Agustus 2023. Budiman mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

"Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang," kata Budiman Sudjatmiko dalam pidatonya saat deklarasi Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Marina Convention Centre, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 18 Agustus 2023. Budiman yang mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah berpesan kepada Prabowo agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi Presiden pada 2024.

Pilihan Editor: Namanya Masuk Daftar Bakal Cawapres Ganjar Pranowo, Andika Perkasa Akui Ingin Memulai Karier Kedua

Berita terkait

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

4 menit lalu

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah menolak permohonan kasasi dari terdakwa Stefanus Roy Rening."

Baca Selengkapnya

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

41 menit lalu

Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

2 jam lalu

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

Mahkamah Agung dalam putusan PK menurunkan hukuman Mardani H Maming menjadi 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

4 jam lalu

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Pencegahan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

7 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

8 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

9 jam lalu

Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

9 jam lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Digelar Pilpres AS, Menengok Raihan Jajak Pendapat Kamala Harris dan Donald Trump

9 jam lalu

Hari Ini Digelar Pilpres AS, Menengok Raihan Jajak Pendapat Kamala Harris dan Donald Trump

Pilpres AS digelar pada Selasa, 5 November 2024 waktu setempat. Kamala Harris dan Trump masih bersaing ketat dalam jajak pendapat terakhir.

Baca Selengkapnya

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

9 jam lalu

Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya