Profil Budiman Sudjatmiko yang Dipecat PDIP, Diduga gegara Berdansa Politik dengan Prabowo

Jumat, 25 Agustus 2023 10:06 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat menyambut Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko di rumah Kertanegara, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Budiman Sudjatmiko menyambangi Prabowo Subianto untuk bersilahturahmi dan diskusi kebangsaan. Menurutnya diskusi tersebut juga untuk menggali pemikiran Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Budiman Sudjatmiko dipecat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemecatan ini diduga merupakan buntut dansa politik Budiman dengan bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Diketahui Budiman mendukung Prabowo sebagai capres 2024 pada Jumat, 18 Agustus 2023. Padahal, partai tempat dia bernaung selama ini sudah mendeklarasikan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Seperti apa profil Budiman Sudjatmiko?

Profil Budiman Sudjatmiko

Dilansir dari Tempo, nama Budiman mulai dikenal saat dia menjadi aktivis jalanan yang menuntut reformasi di akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Dikutip dari laman pribadinya, Budiman lahir pada 10 Maret 1970 di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dia mengaku tumbuh besar di Cilacap, Bogor, dan Yogyakarta.

Budiman hidup tengah keluarga yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme dan kepedulian. Dia merupakan sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP.

“Saya terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM,” ujar Budiman, Jumat, 10 Maret 2023.

Bergabung ke PDIP

Advertising
Advertising

Pada 1996, Budiman mendeklarasikan Partai Rakyat Demokratik alias PRD. Namun, karena mendirikan partai ini, dia dipenjara pemerintah Orde Baru. Kala itu Budiman dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Sejarah mencatat peristiwa tersebut dengan nama Sabtu Kelabu. Sebuah insiden penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Saat itu, Budiman dituduh rezim Orde Baru sebagai dalang insiden Sabtu Kelabu. Dia dianggap pencetus Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Mimbar ini diklaim sebagai pemicu kericuhan tersebut. Atas tuduhan tersebut, Budiman divonis pidana 13 tahun penjara.

Namun, karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun. Ia diberi amnesti Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 10 Desember 1999. Peristiwa itu juga membuatnya dikenal sebagai dalang dari gerakan menentang Orde Baru.

“Saya bukanlah seorang pemberani, saya hanya membenci ketakutan yang saat itu mewabah seperti penyakit menular,” kata Budiman.

Pada akhir 2004, Budiman memutuskan bergabung ke PDIP, dan membentuk Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, sebuah organisasi sayap partai.

Selanjutnya: Jadi Anggota DPR RI

<!--more-->

Jadi Anggota DPR RI

Pada periode 2009 hingga 2019, pria yang kini berusia 53 tahun itu menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDIP Dapil Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Budiman percaya, titik awal perjuangan untuk rakyat adalah dengan turun ke jalan. Namun perspektif itu berubah. Berjuang untuk rakyat, menurut dia, bisa melalui jalur sebagai politikus.

Kala itu, dia duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. Budiman juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa atau UU Desa pada 2009.

Baginya, titik awal menyejahterakan masyarakat Indonesia adalah dengan menyejahterakan desa, karena 70 persen rakyat hidup di desa. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang menyangka dirinya telah berubah dan melupakan idealismenya saat menjadi anggota DPR RI.

“Saya berpolitik dengan visi dan berpijak pada realita yang ada. Tapi saya percaya, bahwa dalam kehidupan politik kita, keberanian, kesederhanaan dan solidaritas akan membuat banyak hal yang baik menjadi mungkin,” tutur Budiman.

Pada Januari 2021, Budiman ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) atau PTPN V.

Budiman berterima kasih

Budiman menyatakan telah menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP. Dia mengakui telah menerima surat pemecatan dirinya dari PDIP. Dia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada PDIP.

"Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," kata Budiman melalui pesan WhatsApp kepada Tempo pada Kamis malam, 24 Agustus 2023.

Bagi Budiman, pemecatan PDIP terhadap dirinya menjadi pengakhiran dari satu episode dalam hidupnya. Namun di sisi lain, dia akan memulai episode berikutnya.

"Ini bagian dari perjalanan saya sebagai manusia politik sejak saya remaja. Mengalir bersama sejarah," ujar Budiman.

RIRI RAHAYU | MOH KHORY ALFARIZI | HENDRIK KHOIRUL MUHID | FAJAR PEBRIANTO

Pilihan Editor: Harta Kekayaan Budiman Sudjatmiko yang Resmi Dukung Prabowo jadi Capres 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Paman Bobby Nasution Bantah Ambil Formulr di PDIP, Fokus Jalankan Tugas ASN

13 menit lalu

Paman Bobby Nasution Bantah Ambil Formulr di PDIP, Fokus Jalankan Tugas ASN

Benny Sinomba Siregar yang juga paman Wali Kota Medan Bobby Nasution membantah kabar bahwa dirinya telah mengambil formulir di PDIP

Baca Selengkapnya

Kata Gibran Usai Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali: Nggak Ada Masalah Kan

1 jam lalu

Kata Gibran Usai Pertemuan Jokowi dan Puan Maharani di Bali: Nggak Ada Masalah Kan

Gibran menanggapi pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, saat jamuan santap malam World Water Forum di Bali

Baca Selengkapnya

PDIP Sebut Pertemuan Jokowi dan Puan di World Water Forum Bali Bentuk Keteladanan

2 jam lalu

PDIP Sebut Pertemuan Jokowi dan Puan di World Water Forum Bali Bentuk Keteladanan

PDIP menilai pertemuan Puan Maharani dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam rangkaian World Water Forum merupakan bentuk keteladanan

Baca Selengkapnya

Pilgub Jatim 2024, PDIP Akui Jalin Komunikasi Intens dengan Khofifah

3 jam lalu

Pilgub Jatim 2024, PDIP Akui Jalin Komunikasi Intens dengan Khofifah

Said Abdullah, mengakui, PDIP telah berkomunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon gubernur di Pilgub Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Try Sutrisno soal Wacana Presidential Club: Jangan Hanya Omongan tapi dari Hati

4 jam lalu

Try Sutrisno soal Wacana Presidential Club: Jangan Hanya Omongan tapi dari Hati

Try Sutrisno memberi tanggapan perihal wacana Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Presidential Club

Baca Selengkapnya

Daftar ke PDIP, Bupati Sukoharjo Akan Kembali Maju di Pilkada 2024

6 jam lalu

Daftar ke PDIP, Bupati Sukoharjo Akan Kembali Maju di Pilkada 2024

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani akan kembali maju dalam kontestasi Pilkada Sukoharjo 2024. Etik resmi mendaftarkan diri ke PDIP.

Baca Selengkapnya

Pesan Try Sutrisno untuk Prabowo: Jangan Tonjolkan Kejelekan di Publik, Apalagi Media

6 jam lalu

Pesan Try Sutrisno untuk Prabowo: Jangan Tonjolkan Kejelekan di Publik, Apalagi Media

Wapres me-6 RI Try Sutrisno memberikan pesannya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk lima tahun ke depan. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Menanti Arah Politik PDIP setelah Puan Maharani Bilang Banyak Mengobrol dengan Jokowi dan Prabowo di Bali

8 jam lalu

Menanti Arah Politik PDIP setelah Puan Maharani Bilang Banyak Mengobrol dengan Jokowi dan Prabowo di Bali

Puan Maharani mengungkapkan isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Gala Dinner WWF di Bali. Ia mengaku juga berbicara dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Luhut Siap Jadi Penasihat Prabowo, Dasco Gerindra: Saya Belum Dapat Informasi

11 jam lalu

Luhut Siap Jadi Penasihat Prabowo, Dasco Gerindra: Saya Belum Dapat Informasi

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mengetahui kabar soal Luhut yang siap menjadi penasihat Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Jika Semua Partai Gabung Pemerintahan Prabowo, Franz Magnis: Siapa yang Mewakili Rakyat?

11 jam lalu

Jika Semua Partai Gabung Pemerintahan Prabowo, Franz Magnis: Siapa yang Mewakili Rakyat?

Franz Magnis Suseno mempertanyakan masa depan demokrasi Indonesia apabila semua partai politik bergabung dalam pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya