INFO NASIONAL - PERAN pemerintah daerah dalam mendukung kemajuan Indonesia sangatlah penting. Ia adalah ujung tombak dan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjangkau masyarakat di seluruh penjuru negeri dan mempercepat pemerataan pembangunan di semua sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga tata kelola.

Pemerintah daerah mempunyai andil yang besar untuk turut menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menyelaraskan dan mengkolaborasikan berbagai program pembangunan demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Kabupaten Dairi di Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang aktif membantu mewujudkan cita-cita menempatkan Indonesia dalam jajaran negara maju pada 2045. Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, yang memimpin sejak 2019 mempunyai visi Dairi Unggul yang selaras dengan tujuan pemerintah pusat mensejahterakan masyarakat.

Kawasan Pertanian Terpadu

Menurut Eddy, salah satu implementasi dari visi itu adalah program Agri Unggul yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Komoditas Hortikultura di Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan. “Upaya saya untuk mensejahterakan petani tidak main-main. Berbagai cara saya tempuh agar penghasilan petani meningkat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Dairi terus mendorong KPT dengan mengoptimalkan lahan yang selama ini kurang produktif dan memiliki hamparan luas. Pada tahap awal, kawasan yang bernama KPT Ekosistem Agri Unggul itu menggunakan lahan seluas 22 hektare dari target 400 hektare. Kawasan pertanian terpadu ini ini sudah menghasilkan dan mengirimkan 1,5 ton cabai merah ke Kota Medan.

“KPT yang kami canangkan seluas 400 hektare adalah upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Dairi mendukung program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi,” tutur Bupati Eddy.

Dia mengimbuhkan, selain buat mengendalikan inflasi daerah, KPT Ekosistem Agri Unggul Dairi juga dibangun untuk mensejahterakan petani yang masih terkena dampak pandemi Covid-19 dan persoalan lain. Petani, kata Bupati, menghadapi masalah mahalnya pupuk, kesulitan bibit, tingginya biaya modal melalui tengkulak, dan tidak adanya jaminan harga yang membuat harga jatuh pada saat panen raya.

Dia menjelaskan, KPT Ekosistem Agri Unggul nantinya diarahkan menjadi kawasan pertanian terintegrasi dengan mendorong pembentukan kelembagaan petani melalui koperasi produsen, digitalisasi, serta pembiayaan permodalan petani melalui kredit usaha rakyat (KUR) kluster. KUR jenis ini diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Di samping itu, kami akan meningkatkan produksi di sisi hulu melalui pemberian sarana produksi, alat dan mesin pertanian, serta alat operasional lainnya kepada petani,” ujar Eddy.

Pengembangan Jagung, Kacang dan Buah-buahan

Menyusul KPT Ekosistem Agri Unggul, Bupati menambahkan, Pemkab Dairi akan membangun beberapa KPT lain di tahun 2023. Contohnya adalah KPT Tanah Pinem yang dikukuhkan melalui Keputusan Bupati Dairi Nomor 668/520/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022. Wilayah KPT ini meliputi Desa Renun, Mangan Molih, Pamah, Tanah Pinem, Kempawa, Pasir Mbelang, dan Pasir Tengah seluas 4.124 hektare dengan komoditas jagung, kacang kedelai dan buah-buahan.

Ada pula program KPT seluas 1.300 hektare untuk pengembangan komoditas hortikultura dan buah-buahan yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Kemudian pembukaan sistem resi gudang untuk kopi jagung dan bawang dan dukungan infrastruktur dan konektivitas dari pemerintah ke sentra-sentra produksi pertanian.

“Selain mencanangkan program KPT, Pemkab Dairi juga berusaha mengendalikan inflasi dengan menerapkan 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” ucap Eddy.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus Pemkab Dairi adalah perbaikan jalan dan irigasi. Eddy mengaku turut memberi perhatian terhadap hilirisasi hasil pertanian. “Sambil menangani inflasi kami juga memikirkan hilirisasinya. Bagaimana agar nilai jual produk pertanian setelah panen massal tetap terjaga,” ujarnya.

Sinergi dan Kolaborasi

Bupati menjelaskan, proses perencanaan dan penganggaran daerah selalu dilakukan melalui proses koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Sebagai contoh, pengusulan kegiatan yang bersumber dari DAK (dana alokasi khusus), di mana setiap usulan dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan pusat sebelum dianggarkan. Selain itu, Pemkab Dairi juga berkolaborasi dengan DPR RI supaya mendapat dukungan dalam bentuk dana aspirasi.

Untuk menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Dairi, Eddy menuturkan, tentu tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahun. “Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, dan pemangku kepentingan terkait lainnya,” kata Eddy.

Menurut Bupati, manfaat kolaborasi sudah tampak di bidang pertanian. Kawasan Pertanian Terpadu yang sedang dikembangkan telah mendapat bantuan dari Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “KPT adalah bagian dari komitmen dan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk meredam inflasi dari komoditas volatile food atau inflasi komponen bergejolak.”

Sinergi dengan semua pemangku kepentingan tampak jelas pada kerja sama kemitraan berbasis public private partnership antara petani KPT melalui koperasi produsen Aur Dairi Botanical dan perusahaan. Korporasi yang terlibat dalam kemitraan ini, antara lain Indofood, Pilar Group, Dairi Agri Farm, Bank Sumut, Bank BRI, Agri Noose. Sedangkan pihak pemerintah adalah Dinas Pertanian dan Dinas Perindagkop Dairi, serta Dinas Pertanian Sumatera Utara.

“Pemkab Dairi menggandeng Bank Sumut dan Bank BRI untuk penyaluran KUR Klaster dengan bunga subsidi enam persen,” ujar Eddy.

Selain pertanian, bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat berikutnya adalah pendirian Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) di Kecamatan Sidikalang. Eddy mengharapkan keberadaan Gedung PLUT bisa mendongkrak kemampuan UMKM dalam menahan krisis dan menangkap peluang lebih besar ke depannya.

Selanjutnya ada Gedung Perpustakaan Kabupaten Dairi di Taman Rekreasi Sidikalang, yang merupakan buah kolaborasi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Dairi. Perpustakaan berlantai tiga tersebut diberi nama Perpustakaan Raja Naga Jambe, yang nantinya akan dilengkapi dengan ruang teknologi informasi, ruang serba guna, ruang audio visual, dan kafe.

Peningkatan Kualitas SDM

Berkonsentrasi meningkatkan kesejahteraan petani tidak membuat Pemkab Dairi mengabaikan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pemkab, kata Eddy, berkomitmen meningkatkan kualitas SDM di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dengan meluncurkan tiga gerakan baru.

Gerakan pertama ialah Gerakan Dairi Merdeka Belajar. Jika program ini berjalan dengan baik, maka peningkatan kualitas SDM bisa terjadi lebih cepat dan terstruktur. Pemkab Dairi, dia menegaskan, akan mendorong keterlibatan guru penggerak dan sekolah penggerak.

Gerakan kedua adalah Gerakan Gemar Berhitung yang bertujuan memacu anak-anak supaya terampil berhitung. Adapun gerakan ketiga yakni gerakan digitalisasi untuk mengikuti perkembangan zaman. “Perubahan digital sekarang begitu cepat, oleh karena itu kita harus masuk ke era ini dan mesti melek teknologi,” tutur Eddy.(*)