TEMPO.CO, Jakarta - Isu musyawarah nasional luar biasa atau lebih dikenal dengan Munaslub Golkar terus terdengar. Ini diungkapkan oleh salah satu Dewan Pakar dari Partai Golkar untuk menggantikan calon presiden dari partai hingga pergantian ketua umum yang ditanggapi dengan tegas oleh Airlangga Hartarto.

Menurutnya pihak yang mencalonkan diri menjadi pimpinan dari partai ini harus menunggu musyawarah nasional 2024.

Menurut Airlangga sendiri, partainya tidak memiliki rencana untuk menggelar munaslub yang menggantikan kepemimpinannya sebagai calon presiden dari partai ini.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar,” kata Airlangga di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

Namun, partai ini sedang dalam pembicaraan dengan partai lain dalam pendeklarasian capres tahun mendatang. Dan berharap tidak ada pendesakan dari pihak mana pun yang mempertanyakan arah dan sikap politik dari partai ini untuk Pemilu 2024. “Ya, desak saja yang lain juga,” ucap Airlangga Hartarto ke Tempo saat diwawancara.

Berbeda dengannya, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam mendorong penyelenggaraan munaslub ini. Juga memberikan nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo yang menurutnya pantas menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Airlangga.

Selain itu, hal yang sama juga datang dari tiga ormas pendiri Partai Golkar untuk meminta Airlangga mundur dari posisinya sebagai ketua umum Golkar. Salah satunya SOKSI.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Lawrence T.P Siburian di Jakarta pada Rabu pekan lalu, Airlangga biar saja di kementerian dan Partai Golkar diserahkan pada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan, serta meningkatkan suara dari 14%.

Ketua umum yang tidak memiliki arah yang tidak jelas akan membawa partai ini ke arah yang tidak jelas juga. Ditambah dengan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya menyisakan waktu 3 bulan lagi saja.

Secara elektabilitas juga, Airlangga hanya mencapai 1% dari perolehan 14%-nya Golkar. Dan partai yang belum menentukan arah dukungannya masih ada, yaitu PAN. Jika akhirnya PAN bergabung dengan mereka, perolehan suara 7% dari PAN akan memenuhi presidential threshold 20% sebagai syarat mencalonkan pasangan presiden/wakil presiden.

Namun, Lawrence melanjutkan, koalisi ini tidak akan membawa kemenangan karena elektabilitas yang dibawa oleh Airlangga hanya sekitar 1%. Karena tidak ada orang yang akan mengikuti pilpres jika hanya untuk kalah. Selain itu, dia juga menargetkan Partai Golkar bisa 100 kursi di DPR RI dengan perhitungan dan analisis angka dari Sabang sampai Merauke.

Berbagai survei juga menyebutkan partai ini akan turun ke nomor 4 atau 5. Jelas hal ini akan menurunkan posisi Golkar sebagai partai besar menjadi partai menengah. Dan tidak menutup kemungkinan jika partai ini akan menjadi partai gurem.

"Karena apa? Setiap pemilih masuk ke ruang pemilihan yang pertama dia coblos, ya, pasangan calon presiden/wakil presiden yang dia sukai, baru partai dari pasangan calon itu dia coblos," ungkap Lawrence.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong Golkar agar melakukan musyawarah luar biasa (musnaslub Golkar) untuk menggantikan posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Golkar.

Meski ada goyangan di internal partai itu, Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin mengatakan internal mereka saat ini masih solid. Ia menampik jika ada konflik di Golkar. "Partai Golkar tetap solid, dari semua elemen solid, tidak ada konflik,” kata Nurul dalam keterangannya, Kamis, 13 Juli 2023.

TIM TEMPO

Pilihan editor : Soal Jadi Ketua Umum Golkar, Luhut: Kalau Didukung Mau