Survei Indikator Politik, Elektabilitas Prabowo Unggul di Kalangan Gen Z dan Milenial

Reporter

Tika Ayu

Editor

Juli Hantoro

Senin, 24 Juli 2023 08:59 WIB

Kader dan Simpatisan Partai Gerindra membawa bendera partai dan poster Prabowo Subianto dalam konsolidasi akbar kader se-Jakarta Selatan di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Juli 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dalam survei di kalangan generasi Z, generasi milenial, serta baby boomers. Elektabilitas Prabowo di kalangan mereka mengungguli dua capres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dalam survei yang digelar Indikator Politik Indonesia itu.

“40,5 persen generasi Z itu memilih Pak Prabowo, termasuk generasi milenial,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan survei teranyarnya pada Ahad, 23 Juli 2023.

Berdasarkan simulasi pilihan tiga nama capres menurut kelompok generasi, Prabowo unggul sebesar 40,5 persen di kalangan generasi Z, dan 37,1 persen di kalangan generasi milenial, serta 41,3 persen di kalangan baby boomers.

Kemudian di kalangan generasi X dan interwar generation, Prabowo sama-sama meraih dukungan sebesar 30,2 persen.

Burhanuddin mengatakan, isu pelanggaran HAM bisa dimakluminya tak menjadi variabel dalam dukungan generasi Z terhadap Prabowo sebab mereka lahir pascaorde baru.

Advertising
Advertising

"Kalau generasi Z dalam tanda kutip saya bisa memaklumi jangan-jangan mereka tidak memasukkan variabel HAM terkait dengan masa lalu karena belum lahir pada masa itu. Tetapi what when wrong dengan generasi milenial? Apakah HAM tidak begitu krusial bagi generasi milenial," kata dia.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto pada masa Orde Baru pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Prabowo kerap disebut-sebut memerintahkan Kopassus untuk menghilangkan sejumlah aktivis pada 1998. Isu ihwal dugaan pelanggaran HAM berat pada kerusuhan Mei 1998 juga sering mencuat saat Menteri Pertahanan itu maju Pilpres pada 2014 dan 2019 lalu.

Soal isu pelanggaran HAM tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Raihan Ariatama mengatakan sudah pudar dari pembahasan umum.

Juga menurut pengamatannya, menjelang tahun pemilu 2014-2019 isu pelanggaran HAM yang dialamatkan ke Prabowo sudah tak menjadi perbincangan.

"Saya kira sudah jarang mendiskusikan hal itu sekarang termasuk di media-media sosial, jarang sekali kita mendapatkan algoritma media sosial yang mengatakan bahwa Pak Prabowo melanggar HAM. Jadi menurut saya memang diskursusnya berkurang saat ini," kata dia.

Raihan menilai, berkurangnya diskusi pelanggaran HAM tersebut turut pula mempengaruhi perhatian publik secara keseluruhan.

Raihan menyampaikan bahwa anak muda dapat mengangkat isu pelanggaran HAM tersebut sebagai diskursus penting. Namun di sisi lain ia juga mempertanyakan apakah isu tersebut menjadi perhatian anak muda hari ini.

Musababnya, dalam paparan survei Indikator Politik itu, perihal mendesak yang harus dituntaskan pemimpin nasional lima tahun ke depan menunjukkan mayoritas menjawab soal pembangunan ekonomi.

Di survei paling atas adalah soal mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok sebanyak 27,7 persen; menciptakan lapangan kerja atau mengurangi penganggruran 21,2 persen; dan mengurangi kemiskinan 11,8 persen.

Pilihan Editor: Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo Beda Tipis, Anies Baswedan Tertinggal

TIKA AYU| ANTARA

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

42 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

54 menit lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

1 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

3 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

4 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

22 jam lalu

Mendekati Pilkada 2024, Susanti Dewayani Daftar ke DPC Gerindra

Langkah politik dr. Susanti Dewayani SpA semakin terlihat mantap dengan pendaftarannya ke DPC Partai Gerindra

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

22 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

23 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya