Geger Munaslub Gulingkan Airlangga, DPD Golkar Yogyakarta: Tidak Masuk Akal

Kamis, 13 Juli 2023 13:56 WIB

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat menyampaikan pidato pengarahan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu, 4 Juni 2023. Rakernas tersebut membahas rencana kerja dalam rangka pemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Yogyakarta - Heboh soal isu musyawarah nasional luar biasa alias Munaslub Golkar untuk melengserkan Ketua Umum Airlangga Hartarto mendapat penolakan keras DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman menegaskan seluruh DPD Partai Golkar se-Indonesia saat ini masih solid dan satu komando di bawah instruksi Airlangga. “Usulan munaslub usulan yang tidak masuk akal dan tidak memberikan manfaat bagi partai,” kata Gandung Kamis 13 Juli 2023.

Gandung yang juga anggota DPR RI itu mengatakan, wacana munaslub ini tidak masuk akal karena tiba tiba saja muncul mendekati pelaksanaan Pemilu 2024. “Pemilu tinggal hitungan bulan, mesin partai sudah bergerak semua, seharusnya tiggal bekerja keras memenangkan Pemilu 2024, bukan malah menggelar munaslub yang bisa mengubah semua rencana,” kata Gandung.

Selain itu, kata Gandung, DPD Partai Golkar di seluruh Indonesia juga sudah berkomitmen melaksanakan amanat hasil musyawarah nasional (munas) dan rapat kerja nasional (rakernas) Partai Golkar 2023. Yang intinya keputusan soal pencalonan presiden maupun arah kebijakan koalisi pada pemilu presiden sepenuhnya di tangan Airlangga Hartarto.

“Dengan alasan-alasan itulah, kami DPD Partai Golkar di daerah akan menolak keras usulan munaslub itu,” ujar dia.

Gandung pun geram dan menyerukan pada para pengusul munaslub itu tidak lagi mengganggu kerja partai yang tengah disibukkan menggalang dukungan untuk pemilu 2024. “Jangan mengganggu dengan isu-isu yang tidak produktif yang merugikan Partai Golkar dalam upaya memenangkan Pemilu 2024,” kata dia.

Advertising
Advertising

Gandung mencurigai, usulan munaslub itu sengaja dihembuskan segelintir pengurus internal Partai Golkar karena ada kepentingan terselubung. Sasarannya diduga bukan menggulingkan Airlangga melainkan hal lain lebih besar yakni Partai Golkar. “Airlangga selama ini diam, bahkan tidak pernah melakukan pencitraan di media, sebagai Menko Perekonomian (Airlangga) menurut kami sudah bekerja keras menjaga perekonomian stabil,” kata dia.

Menurut Gandung, Airlangga juga tidak menggunakan jabatannya untuk pencitraan demi menaikkan elektabilitas. "Maka kami satu komando di bawah instruksinya,” ujar Gandung.

Pilihan Editor: Bantah Golkar Ada Munaslub untuk Lengserkan Dirinya, Airlangga: Mau Jadi Ketum Ikut Munas 2024

Berita terkait

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

3 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

4 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Seloroh Airlangga soal Khofifah-Emil Maju di Pilkada Jawa Timur: Kami Pikir Mau ke Jakarta

4 jam lalu

Seloroh Airlangga soal Khofifah-Emil Maju di Pilkada Jawa Timur: Kami Pikir Mau ke Jakarta

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil Dardak.

Baca Selengkapnya

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

7 jam lalu

Respons Airlangga Saat Ditanya Peluang PDIP Dukung Khofifah di Pilkada Jawa Timur

Airlangga sebelumnya mengatakan, membuka peluang bagi partai-partai lain untuk mengusung bakal pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

7 jam lalu

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima, Ini Tanggapan Asosiasi Industri UMKM

Kewajiban sertifiakasi halal UMKM ditunda, Asosiasi UMKM minta pemerintah lebih aktif sosialisasikan sertifikasi halal kepada UMKM dan PKL

Baca Selengkapnya

Soal Sampah Tak Kunjung Selesai, Kota Yogya dan Bantul Teken Kerjasama Disaksikan Sultan

9 jam lalu

Soal Sampah Tak Kunjung Selesai, Kota Yogya dan Bantul Teken Kerjasama Disaksikan Sultan

Persoalan sampah di Yogyakarta seolah tak kunjung usai penutupan permanen Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) Piyungan awal Mei 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut IA-CEPA Dorong Perdagangan RI-Australia Melonjak 90 Persen

22 jam lalu

Airlangga Sebut IA-CEPA Dorong Perdagangan RI-Australia Melonjak 90 Persen

Menteri Airlangga menyatakan IA-CEPA pada tahun 2020 telah berhasil menggenjot nilai perdagangan Indonesia dan Australia melonjak hingga 90 persen.

Baca Selengkapnya

Wisata ke Pantai Selatan Yogyakarta? Awas Sengatan Ubur-ubur

23 jam lalu

Wisata ke Pantai Selatan Yogyakarta? Awas Sengatan Ubur-ubur

Puluhan orang tersengat ubur-ubur. Sebelumnya akhir April, sejumlah wisatawan dilaporkan tersengat ubur ubur saat bermain di Pantai Krakal Gunungkidul

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

23 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya