Jokowi Sebut Konflik Papua Dibesar-besarkan, SETARA: Presiden Tak Mampu Selesaikan Masalah

Senin, 10 Juli 2023 15:09 WIB

Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, 9 Mei 2015. ANTARA /Hafidz Mubarak A.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai persoalan di Papua merupakan hal yang dibesar-besarkan mengonfirmasi perspektif kepemimpinan Jokowi yang tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Bumi Cenderawasih itu yang sudah berkepanjangan. Menurut Hendardi, pernyataan Jokowi itu menyiratkan berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang presiden.

"Dengan perspektif yang seperti ini, wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua jalan di tempat," ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin, 10 Juli 2023.

Ia mengatakan respons Jokowi tersebut kontradiktif dengan realitas yang memperlihatkan konflik di Papua. Selain itu, pernyataan Jokowi juga dianggap sebagai bentuk normalisasi konflik berkepanjangan. "Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, adalah fakta bahwa Papua tidak sedang baik-baik saja," kata Hendardi.

Menurut dia, pernyataan Papua baik-baik saja menegaskan kritik publik terhadap Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu dan/atau tidak mau menyelesaikan persoalan Papua secara holistik. Seperti misalnya dengan menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama terhadap perlindungan manusia.

Ia mencontohkan, jika isu Papua adalah separatisme sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, maka Prabowo seharusnya mengambil peran terdepan. Lalu jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan.

Advertising
Advertising

Kemudian isu ketidakadilan pembangunan seharusnya dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua. Namun, hak itu tidak tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin.

"Persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan. Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menilai secara keseluruhan kondisi Papua saat ini aman. Jokowi meminta semua pihak untuk tidak selalu melihat secara negatif saja, tapi positifnya. "Kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya," kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 8 Juli 2023.

Jokowi mengungkapkan, secara umum hampir 99 persen di Papua tidak ada masalah yang terlalu besar. Ia meminta semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil. Hal itu Jokowi sampaikan setelah mengikuti beberapa aktivitas di Papua dan mengaku tidak mendapat gangguan apa pun. "Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Kita malam makan di restoran juga enggak ada masalah," kata Jokowi.

Pilihan Editor: Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi Soal Konflik Papua Adalah Masalah Kecil

Berita terkait

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Jadi Sorotan Media Asing: Gaya Hidup Mewah Anak Presiden Memicu Kemarahan

38 menit lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Jadi Sorotan Media Asing: Gaya Hidup Mewah Anak Presiden Memicu Kemarahan

Apa kata media asing soal Kaesang usai datangi KPK soal penggunaan jet pribadi dan dugaan gratifikasi?

Baca Selengkapnya

Kisruh di Kadin Berkepanjangan, MS Hidayat Sebut Imbasnya ke Citra Pemerintahan Prabowo

42 menit lalu

Kisruh di Kadin Berkepanjangan, MS Hidayat Sebut Imbasnya ke Citra Pemerintahan Prabowo

MS Hidayat menilai dualisme Kadin Indonesia berpotensi mempengaruhi investasi dari luar negeri. Apa saja pesan dari mantan Ketua Umum Kadin ini?

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Mundur dari Sekretaris Kabinet, Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi

49 menit lalu

Pramono Anung Mundur dari Sekretaris Kabinet, Ucapkan Terima Kasih pada Jokowi

Pramono Anung mengundurkan diri sebagai Sekretaris Kabinet untuk bertarung dalam pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua Banggar DPR Doakan Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Ini Respons Menkeu

1 jam lalu

Ketua Banggar DPR Doakan Sri Mulyani Tetap di Pemerintahan, Ini Respons Menkeu

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendoakan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Sri Sultan Hamengkubuwono X Wanti-wanti Ini soal Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Jokowi

1 jam lalu

Sri Sultan Hamengkubuwono X Wanti-wanti Ini soal Jalan Tol Solo-Yogyakarta yang Diresmikan Jokowi

Sri Sultan Hamengkubuwono X buka suara perihal diresmikannya Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo Seksi 1 Kartasura-Klaten.

Baca Selengkapnya

OPM Klaim Ada Operasi Militer Indonesia untuk Bebaskan Pilot Susi Air

1 jam lalu

OPM Klaim Ada Operasi Militer Indonesia untuk Bebaskan Pilot Susi Air

Sebby Sambom mengklaim adanya upaya operasi militer yang dilakukan oleh TNI untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen, Nama Megawati Terseret Kasus Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang

1 jam lalu

Terpopuler: Sec Bowl Kuningan Tutup Permanen, Nama Megawati Terseret Kasus Jet Pribadi yang Digunakan Kaesang

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 19 September 2024, dimulai dari penutupan restoran Sec Bowl di Kuningan secara permanen.

Baca Selengkapnya

NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor dan Diperjualbelikan serta Gempa Bandung Merusak Hingga Garut di Top 3 Tekno

1 jam lalu

NPWP Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor dan Diperjualbelikan serta Gempa Bandung Merusak Hingga Garut di Top 3 Tekno

Topik tentang 6 juta data NPWP, termasuk milik Jokowi dan Sri Mulyani, diduga dijual seharga Rp 150 juta menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.

Baca Selengkapnya

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

2 jam lalu

The Prakarta Dukung Rencana Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara: Kami Sudah Usulkan Sejak 2015

The Prakarsa mendukung rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara untuk meningkatkan rasio pajak.

Baca Selengkapnya

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

10 jam lalu

Sudah Teken Keppres Pemberhentian Pramono Anung, Jokowi: Penggantinya Masih dalam Proses

Presiden Jokowi membenarkan telah mengeluarkan keppres pemberhentian Pramono Anung sebagai Seskab. Ia menyebut penggantinya masih dalam proses.

Baca Selengkapnya